PALU EKSPRES, PALU- Salahsatu upaya BKKBN dalam menyukseskan program pemberdayaan ekonomi keluarga sejahtera adalah dengan membentuk kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS). Program ini sudah berjalan sekitar 10 tahun.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala BKKBN Perwakilan Sulteng, Tenny C Soriton menyebut, hampir seluruh kabupaten kota di Sulteng telah membentuk UPPKS. Mereka dibawah binaan dinas Kependudukan dan KB setempat.
Dalam berusaha, kelompok UPPKS menurutnya memproduksi olahan lokal baik berupa kuliner maupun kerajinan lainnya. Untuk mendorong peningkatan produksi, BKKBN jelas Tenny mengintervensi kelompok dengan bantuan peralatan.
“Teknologi tepat guna. Misalnya usaha keripik, ya kita bantu dengan peralatan untuk memudahkan produksinya,”jelas Tenny, Kamis 7 Maret 2019 usai membuka penguatan kerjasama kemitraan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) dengan dinas terkait /lintas sektor tingkat provinsi Sulawesi Tengah tahun 2019.
Untuk meningkatkan usaha, pihaknya setiap tahun melakukan evaluasi terhadap UPPKS. Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan usaha yang dijalankan. Sekaligus untuk mencari tahu kendala yang dihadapi kelompok apabila ada yang tidak berjalan.
“Namanya program perlu dievaluasi. Untuk mengetahui perkembangan dan mengukur kemajuan serta kendala seglhingga dicarikan solusi,”jelas Tenny.
Sejauh ini, umumnya UPPKS binaan BKKBN cukup optimal berjalan. Hanya saja perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. Termasuk soal kemasan hasil produksi.
Sebab menurutnya, kemasan cukup memengaruhi pemasaran hasil produk. Karena itu perlu dilakukan penguatan terhadap hal itu.
“Kalau produknya olahan makanan, bisa saja rasanya enak. Tapi kemasannya kurang bermutu sehingga orang tidak membeli produk itu,”ujarnya.
Pihaknya pun, selain membantu peralatan, juga memfasilitasi kelompok untuk mendapat modal usaha. Terkait hal ini, BKKBN papar dia telah bekerja sama dengan sejumlah Perbankan
“Kita menjembatani bagaimana mereka bisa bekerja sama dengan pemodal. Perbankan harus mengakomodir karena ini instruksi Presiden dalam rangka meningkatkan ekonomi keluarga,”sebutnya.
Tenny menambahkan, BKKBN pernah mengintervensi UPPKS langsung dengan pemberian modal usaha. Namun itu terakhir dilakukan 10 tahun silam. Kini, intervensi BKKBN hanya sebatas bantuan peralatan. Namun demikian, pembinaan dilakukan secara berkelanjutan.
“Slahsatu upaya yang kami lakukan adalah memperkuat kemitraan UPPKS dengan berbagai stakeholder, dinas dan lembaga,”pungkasnya.
(mdi/palu ekspres)
