PALU EKSPRES, PALU– Penolakan korban bencana Palu terhadap skema penyaluran dana stimulan melalui kelompok masyarakat (Pokmas) didukung kalangan Anggota DPRD Palu.
Joppy A Kekung dari Komisi B DPRD Palu menyatakan, pemerintah sebaiknya mempertimbangkan penolakan itu. Pasalnya, skema Pokmas ia nilai terlalu rumit. Banyak tahapan administrasi yang harus dilalui masyarakat untuk skema demikian.
Pemerintah kata Joppy, perlu berkaca pada realisasi penyaluran stimulan di Lombok NTB. Yang hingga saat ini belum terealisasi sepenuhnya.
“Salahsatunya kendala lambatnya di Lombok itu karena kerumitan pembentukan Pokmas. Belum lagi administrasi pertanggungjawaban yang harus disiapkan masyarakat,”jelas Joppy, Selasa 12 Maret 2019.
Joppy A Kekung. Foto: Hamdi/PE
Joppy berhemat, dana stimulan pada dasarnya bisa diberikan secara tunai.Hanya saja pemerintah perlu merancang formulasi pengawasan agar dana itu digunakan sebagaimana peruntukan yakni perbaikan rumah. Karena pada prinsipnya, skema Pokmas sebenarnya diterpakan agar dana itu tidak digunakan diluar dari kepentingan perbaikan rumah.
“Pengawasan saya kira intinya. Jadi tidak perlu repot-repot lagi membentuk Pokmas. Diberikan tunai lalu diawasi agar benar-benar digunakan untuk perbaikan rumah,”jelasnya.
Selanjutnya proses verifikasi dan validasi. Menurut Joppy, dua proses ini yang perlu diperkuat agar dana stimulan nantinya tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar rumahnya rusak.
“Saat inikan data yang ada bisa dibilang masih data kasar. Perlu disaring lagi. Karena biasanya ada warga yang melaporkan rumahnya, padahal sesungguhnya tidak masuk dalam kategori rusak,”ujarnya.
Terkait rencana penyaluran dana stimulan ini, pihaknya lanjut Joppy berencana menemui Dirjen Perimbangan Kementerian Keuangan RI di Jakarta. Untuk berkoordinasi mengenai mekanisme penyaluran dana ke Kota Palu dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi nanti.
“Menurut informasi yang kami dengar, dana itu nantinya disalurkan dari BNPB ke Dirjen dana perimbangan. Kita mau koordinasikan hal ini,”sebutnya.
Rencananya pula, koordinasi itu juga sekaligus menyampaikan usulan masyarakat Palu terkait penolakan dana stimulan dengan skema Pokmas tersebut.
