PALU EKSPRES, PALU– Panitia Khusus (Pansus) DPRD Palu tentang hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Palu tahun 2019 merekomendasikan 7 catatan penting untuk menjadi perhatian Pemkot Palu.
Rekomendasi dibacakan Wakil Ketua Pansus, Joppy A Kekung dalam paripurna penyampaian rancangan rekomendasi DPRD Palu atas LKPj Wali Kota Palu tahun 2019 oleh Pansus untuk diberikan saran dan masukan, Senin 18 Mei 2020.
Teliti penyusunan LKPJ terkait aturan yang masih berlaku dan tidak.
Pertama meminta penyusunan LKPj dapat disajikan secara detail indikator program secara makro. Seperi indeks pembangunan manusia, ekonomi, pendidikan dan pengangguran.
Agar DPRD Palu bisa memberi masukan untuk indikator tersebut.
Membangun kerjasama dengan pihak Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu terkait pengelolaan parkir sebagai salah satu solusi penerimaan daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menganggarkan pendataan warga miskin kota sebagaibupaya pemutahkiran data yang sesuai arahan Kemensos dalam satu data terpadu di Kemensos.
Meminta Wali Kota Palu untuk lebih serius memperhatikan kondisi penyintas bencana. Terus meningkatkan perhatian masyarakat dalam penanganan wabah Covid 19.
Utamanya menyangkut data penerima manfaat bantuan langsung tunai secara akurat dan tepat sasaran.
Pansus kata Joppy juga meminta Wali Kota Palu memperhatikan pelaku UKM terdampak wabah untuk diintegrasikan dalam program pemerintah.
Joppy menjelaskan, LKPj Wali Kota Palu 2019 ini hanya dibahas 9 dari 11 anggota fraksi DPRD Palu.
“Dari 9 fraksi, utusan Gerindra tarik diri dari Pansus LKPj. Karena itu dari 11 anggota hanya anggota utusan fraksi yang selesaikan ini,” ujarnya.
Menurutnya penarikan diri Anggota Fraksi Gerinda dari Pansus LKPj lantaran Pemkot Palu tidak kooperatif menghadiri pembahasan Pansus.
“Pemkot tidak penuhi undangan pembahasan sehingga Pansus sampai 3 kali skors pembahasan,”paparnya.
Selain itu Pansus juga memberi catatan yang tak kalah penting. Yaitu terkait updating regulasi dalam penyusunan LKPj. Dan berharap dapat ditindaklanjuti agar keputusan DPRD Palu menjadi lebih sempurna.
“Misalnya PP 13 tahun 2019 tentang evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Yang kini mengatur untuk dilakukan dua kali evaluasi dalam setahun,”demikian Joppy. (mdi/palu ekspres)
