PALU EKSPRES, PALU – Wali Kota Palu Hidayat mendesak Kementerian terkait segera merealisasikan pemenuhan hak-hak korban bencana di Kota Palu. Desakan itu disampaikan dalam rapat koordinasi khusus (Rakorsus) penanggulangan bencana di Kantor Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenpolhukam) Republik Indonesia, Kamis 21 Maret 2019.
Salahsatu kebutuhan yang mendesak diungkap Wali Kota dalam Rakorsus adalah pemenuhan jatah hidup (Jadup) bagi pengungsi di shelter pengungsian.
Hal ini dianggap sebagai sebuah kendala bersama antara Pemkot Palu dan masyarakat terdampak.
Hidayat menjelaskan, hingga memasuki bulan keenam paska bencana, belum ada kejelasan soal distribusi dana Jadup dari Kementerian terkait.
Sementara anggaran yang dipersiapkan dalam APBD Kota Palu untuk pemenuhan Jadup hanya bisa mengcover hingga Maret 2019.
Rentang waktu lima bulan kebelakang, atau sejak berakhirnya masa tanggap darurat. Bahkan hingga perpanjangan kedua masa transisi darurat, pemenuhan Jadup menurut Hidayat masih ditanggung Pemkot Palu.
“Kemampuan pembiayaan pemerintah Kota Palu tersebut hanya tersedia hingga berakhirnya bulan maret 2019 ini,”ungkap Hidayat dalam Rakorsus.
Jika Kementerian terkait tidak segera merealisasikan dana Jadup, maka kata Hidayat, dipastikan untuk April 2019, pengungsi di Kota Palu tidak akan mendapat pasokan Jadup lagi.
Selain soal Jadup, Hidayat juga mendesak percepatan realisasi pemberian dan stimulan perbaikan rumah dan santunan duka bagi keluarga korban meninggal dunia.
Sejauh ini pun kata dia, belum ada kejelasan dan kepastian.
Padahal Pemkot Palu telah melakukan verifikasi dan validasi data tahap 1 dan telah menyerahkan data tersebut melalui OPD terkait kepada kementerian penanggungjawab.
Selanjutnya terkait penyiapan hunian tetap (Huntap) Hidayat menjelaskan masih adanya pihak-pihak yang terus berusaha menghambat upaya Pemkot Palu dan yayasan pemberi bantuan untuk membangun sedikitnya 2.000 unit Huntap di Kelurahan Tondo dan sekitarnya
.
Hidayat pun dalam kesempatan itu mengemukakan masih banyaknya keluhan masyarakat korban bencana yang menghuni maupun calon penghuni huntara terkait fasilitas sanitasi dan fasilitas listrik yang kurang memadai.
“Fasilitas itu bahkan ada yang belum tersedia di Huntara maupun calon Huntara yang akan mereka hadapi,”urai Hidayat.
Hidayat menyebut, seluruh kebutuhan pengungsi tersebut sifatnya sangat mendesak. Apalagi mengingat bulan suci Ramadan dan lebaran idul Fitri.
“Kami berharap dan mendorong adanya intervensi dari pihak Kemenkopolhukam terhadap beberapa Kementerian terkait untuk mempercepat proses pemenuhan segela kebutuhan bagi para pengungsi yang menjadi tanggungjawabnya,”demikian Hidayat.
Rakorsus dipimpin Deputi sekaligus PLH Sesmenkopolhukam Laksamana Madya Djamaludin. Perwakilan pemerintah Provinsi Sulteng dan Kepala Daerah yang terdampak bencana di Sulteng.
Rakorsus juga dihadiri perwakilan yayasan Budha Tzu Chi, yayasan yang akan membangun Huntap di Kelurahan Tondo.
Kemudian perwakilan Kementerian dan Badan terkait yg bertanggung jawab dalam penanganan urusan kebencanaan serta pemenuhan segala kebutuhan bagi para pengungsi seperti BNPB, Kementerian PUPR, Kementerian Sosial, Badan Geologi Kementerian ESDM, Kementerian ATR dan Kementerian Dalam Negeri.
Diakhir Rakorsus, Laksma Jamaludin pun mendorong Kementerian terkait untuk segera bergerak cepat dalam memenuhi segala bentuk kebutuhan bagi pengungsi korban bencana di Kota Palu.
(mdi/palu ekspres)
