PALU EKSPRES, PALU- Pembangunan kependudukan memiliki masalah dan tantangan yang cukup berat. Baik dari sisi kuantitas, kualitas, mobilitas dan administrasi kependudukan.
Karena itu, dibutuhkan penyusunan grand design pembangunan kependudukan mulai dari tingkat pusat, provinsi hingga ketingkat kabupaten/kota.
Mengingat jumlah penduduk yang besar tidak berimbang dengan mutu sumber daya manusia yang memadai.
Ini ditandai dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia yang saat ini masih berada di urutan ke 121 dari 187 negara.
Ditambah lagi beberapa indikator lainnya, dimana terlihat angka kematian yang masih tinggi, tingkat pendidikan masih rendah dan jumlah penduduk miskin yang masih besar.
Demikian Kepala Perwakilan BKKBN Sulteng, Tenny C. Soriton, membuka kegiatan fasilitasi penyusunan grand design pembangunan kependudukan dan perumusan kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan daerah tingkat provinsi, Jumat 29 Maret 2019, di Hotel Lawahba Palu.
Kegiatan ini diikuti pejabat teknis Eselon 3 dan 4 dari dinas PPKB Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah, berlangsung dua hari diharapkan dapat meningkatkan peran dari para peserta dalam penyusunan grand design pembangunan kependudukan (GDPK) guna mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas.
Penyusunan GDPK lebih memprioritaskan pada 5 aspek utama pembangunan kependudukan yakni grand design pengendalian kuantitas penduduk, grand design peningkatan kualitas penduduk, grand design pengarahan mobilitas penduduk, grand design pembangunan keluarga dan grand design pembangunan data base kependudukan.
Tenny menilai sejauh ini belum tercipta kesamaan persepsi atau pemahaman akan pentingnya strategis program KKBPK di Sulteng.
Karena itu kegiatan rapat kata dia diharapkan muncul komitmen peserta dalam menyusun grand design pembangunan kependudukan dan perumusan kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan di daerah.
“Sejalan dengan tujuan pembangunan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga dan menyiapkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, ” ujar Tenny.
Bidang kesejahteraan rakyat perlu dirumuskan dalam rancangan induk pembangunan kependudukan.
Karena itu, grand design ini diharapkan dapat memberikan arah pelaksanaan pengendalian lima pilar pengendalian penduduk nasional dari tahu 2010-2035.
“Grand design ini dapat membangun komitmen para pemangku kepentingan dan penentu kebijakan tentang pentingnya upaya pengendalian kuantitas penduduk bagi keberhasilan program. Dan rancangan induk ini bisa menjadi pedoman bagi pemerintah daerah khususnya ditingkat kabupaten/kota dalam menyusun perencanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan,”demikian Tenny.
(mdi/palu ekspres)
