PALU EKSPRES, PALU – Pada bulan Ramadan 1440 H/2019 M mendatang, Pemkot Palu akan menyiapkan bantuan jaminan hidup (jadup) dalam bentuk beras, bagi para penyintas bencana gempa bumi, tsunami dan likuefaksi di Kota Palu. Bantuan jadup tersebut, dikatakan Wali Kota Palu, Hidayat, diberikan sambil menunggu realisasi bantuan jadup dari pemerintah pusat.
“Kita akan menyiapkan khusus beras saja. Kita upayakan selama Ramadan. Tetapi kalau sudah turun dari pusat, kita akan hentikan,” kata Hidayat, usai meninjau pelaksanaan UNBK SMP hari pertama, di Layana, Senin 22 April 2019.
Hidayat mengungkapkan, selama enam bulan belakangan yakni pada Oktober-Desember 2018 hingga Januari-Maret 2019, Pemkot Palu telah menanggung sendiri biaya jadup para penyintas melalui APBD. Hal ini karena jadup dari pemerintah pusat belum terealisasi, meskipun Pemkot telah dua kali mengajukan data pada November 2018 dan Februari 2019.
“Saya berjuang terus di pusat dengan Menteri Sosial, sudah diajukan bulan November itu belum ada, kita ajukan lagi datanya bulan Februari itu belum ada juga,” ujarnya.
Hidayat mengaku sangat terbantu oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo, yang turut membantu pemenuhan jadup bagi penyintas selama dua bulan. Bantuan itu disebutnya berasal dari bantuan luar negeri yang disalurkan melalui BNPB.
“Saya terus berkomunikasi dan diskusi dengan Kepala BNPB, Alhamdulillah dana jadup selama dua bulan ditanggulangi BNPB. Yakni dana bantuan dari luar negeri yang melalui BNPB, itu sudah diserahkan ke Kemensos karena Kemensos yang membagikan,” jelasnya.
Hidayat menyebut persoalan penyaluran bantuan jadup masih berputar-putar pada masalah data. Padahal ia mengaku Pemkot telah dua kali menyerahkan data terkait pada November 2018 dan Februari 2019. Ditegaskannya, daerah siap bertanggung jawab terhadap data-data yang telah diajukan tersebut.
“Kita masih berutak-atik di data terus. Seharusnya pusat itu kalau mau verifikasi turun cepat verifikasi, kalau tidak verifikasi ya tidak usah verifikasi, kan kita yang bertanggung jawab dengan data itu. Kalau terjadi apa-apa daerah yang bertanggung jawab dengan data itu, karena kita yang mengajukan. Kalau mau diverifikasi kapan mau turun verifikasi, ini sudah mau bulan puasa lagi,” tandas Hidayat.
(abr/palu ekspres)
