BERI PAPARAN – Pengamat Ekonomi Nasional Salamuddin Daeng menegaskan kepastian ekonomi Indonesia 2017 adalah paceklik atau pancaroba. (foto: Anita/PE)
MAKASSAR, PE – Kondisi ekonomi Indonesia di tahun 2017 masih diliputi ketidakpastian. Bila Wakil Presiden H Jusuf Kalla mengatakan kepastian ekonomi Indonesia adalah ketidakpastian itu sendiri, maka Pengamat Ekonomi Nasional Salamuddin Daeng menegaskan bahwa kepastian ekonomi Indonesia 2017 adalah paceklik atau pancaroba.
“Tahun 2017 adalah tahun paceklik,” tandas Salamuddin Daeng di hadapan peserta rapat kerja Fajar Group Evaluasi 2016 dan Program 2017 di Graha Pena Makassar, Selasa 27 Desember 2016.
Dosen Ekonomi Universitas Bung Karno Jakarta itu menegaskan bahwa terpilihnya Donald Trump dengan kebijakannya yang sangat protektif terhadap Amerika serta melemahnya ekonomi China ikut memicu melemahnya kondisi ekonomi Indonesia secara umum.
Ditambah pula kata dia, kebijakan pemerintah Indonesia yang tersandera politik dalam negeri. Dimana kata dia, APBN sendiri juga telah tersandera kepentingan.
Untuk keluar dari masalah ini, Salamuddin mengatakan pemerintah harus membuat konsensus politik yang kuat seperti merencanakan pembangunan seperti era Presiden Soeharto yang memiliki GBHN serta Pelita.
Menghadapi kondisi ini kata dia, masyarakat dan pemerintah harus mengubah paradigma berpikir untuk menghidupkan ekonomi daerah. Misalnya kata dia, kampanye yang selama ini dilakukan Eropa dan Amerika yaitu berlindung pada diri sendiri. “Ketika krisis melanda Amerika mereka kampanye ‘buy Amerika’. Kita bisa melakukan hal ini dengan membeli produk kita sendiri, bukan mengimpor dari China dan Korea,” ujar Salamuddin Daeng putera asal NTB ini.
Soal kondisi ekonomi Indonesia sendiri kata dia, tak akan ada pengaruh signifikan dari hasil tax amnesty terhadap penerimaan negara. Sebab, tax amnesty sendiri adalah piutang negara pada masyarakat yang penarikannya dipercepat. Terbukti kata dia, pemerintah sendiri telah mengeluarkan statment bahwa penerimaan negara di tahun 2016 sama dengan di tahun 2015.
“Kecuali kalau penerimaan negara meningkat 100 trilyun pada 2016, itu artinya ada penambahan dari hasil tax amnesty,” tandasnya.
Yang membahayakan kata dia adalah bila utang negara bertambah. Sebab ada kabar pemerintah akan menambah utang sebesar Rp500 trilyun. Nilai tersebut kata dia, nilai itu sama besarnya dengan utang pemerintahan Soeharto selama 30 tahun berkuasa. Mengingat kenaikkan kurs.
Hutang ini bisa terjadi sebab kata Salamuddin, perencanaan APBN 2017 itu sangat ambisius pada kondisi ekonomi yang melemah seperti ini.
Pihak swasta sendiri sejak 2016 menurun jumlah hutangnya. Karena tak mampu lagi membayar hutang. Maka pemerintah menggunakan BUMN untuk melakukan utang luar negeri.
Walikota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto menambahkan bahwa memang masalah ekonomi kerakyatan masih menjadi persoalan di Negeri ini. Meskipun sering didengungkan tetapi tak pernah ada solusi
Di Makassar Dany menggagas ‘Bulo’ Badan Usaha Lorong yang tujuannya memberdayakan masyarakat setempat dengan menanam cabai. Mengapa cabai? Karena menurut Dany, masalah kekurangan cabai menjadi persoalan di Indonesia. Bila komoditas lain bisa membaik di tahun 2017, maka cabai adalah satu-satunya komoditas yang tak terprediksi. (aaa)
