PALU EKSPRES, JAKARTA– Partai politik yang memilih jalan sebagai oposisi penguasa adalah hal yang lumrah. Namun demikian, bersikap oposisi bukanlah langkah yang tepat jika ingin mengelola rakyat.
Hal itu dikemukakan oleh politisi Demokrat, Andi Arief di akun Twitter pribadinya, Minggu (9/6/2019).
“Dalam sistem kepartaian era keteraturan pergantian rejim (rezim) dalam pemilu yang demokratis, seharusnya partai politik lahir bukan untuk bercita-cita menjadi oposisi. Setiap partai harus berupaya dengan cara yang benar terlibat dalam kekuasaan, terlibat dalam mengelola rakyat,” kata Andi Arief.
Menurutnya, keterlibatan partai politik dalam mengelola sebuah negara bukan atas dasar kekuatan partai, melainkan keinginan seorang pemimpin, dalam hal ini presiden terpilih untuk melibatkan oposisi atau tidak.
“Namun ketidaklaziman memilih oposisi pada akhirnya juga tidak ada pilihan jika Presiden terpilih tidak memerlukan,” tambahnya.
Sekadar informasi, saat ini Demokrat berada di kubu oposisi bersama dengan Gerindra, PKS, dan PAN di Pilpres 2019. Namun belakangan partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini kerap bermanuver ke tokoh partai koalisi Jokowi melalui sosok Komandan Kogasma, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Berkaca dari situasi saat ini, ia menegaskan jika parpol yang tak memiliki sosok capres dan cawapres seperti Demokrat lebih mengutamakan partai dan calegnya masuk dan berperan dalam pemerintahan. Hal berbeda terjadi pada perpol yang mengusung kadernya sebagai capres atau cawapres.
“Mungkin berbeda dengan partai yang miliki capres/cawapres. Itulah dasar menjadi oposisi jika kalah,” imbuhnya.
Menyinggung soal gugatan hasil Pilpres yang diajukan Badan Pemenangan Nasional (BPN) ke Mahkamah Konstitusi (MK), ia berpandangan bahwa Demokrat tak akan mendapat dampak yang signifikan jika gugatan dikabulkan.
“Bagaimana kalau MK memenangkan 02? Pemerintahannya akan dikelola Gerindra-PAN-PKS sebagai pengusung. Partai Demokrat hanya pendukung juga tidak berhak langsung ikut dalam pemerintahan, tergantung ajakan Presidennya. Namun bisa saja koalisi 01 terlibat jika dianggap penting,” tandasnya. (rmol)
