Hidayat. Foto: Hamdi Anwar/PE
PALU EKSPRES, PALU– Salahsatu masalah dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi (RR) paska bencana di Kota Palu adalah ganti rugi lahan yang masuk dalam zona rawan bencana (ZRB). Sejauh ini pemerintah baru sebatas menyediakan hunian tetap (Huntap) bagi warga yang rumahnya berlokasi dalam SRB tersebut.
Masalah ini dikemukakan Ketua Forum Korban Likuefaksi Kelurahan Balaroa, Rahman Kasim saat berdialog dengan Wali Kota Palu, Senin 15 Juli 2019.
Menurutnya isu ini membuat mayoritas korban resah akan hak-hak keperdataan atas lahan yang mereka miliki sebelumnya di lokasi likuefaksi Kelurahan Balaroa.
“Isu yang berkembang di masyarakat, bahwa ganti rugi lahan itu adalah hunian tetap (Huntap). Ketika masyarakat diberi Huntap, maka negara otomatis menguasai lahan yang mereka miliki sebelumnya. Isu ini membuat resah,”ungkap Rahman Kasim.
Rahman dalam kesempatan itu mempertanyakan langsung rencana negara atas lahan-lahan tersebut. Dia menegaskan tidak boleh lahan masyarakat dibarter dengan Huntap. Karena penyediaan tempat tinggal sendiri memang merupakan kewajiban negara untuk masyarakat.
“Hak keperdataan tanah likuefaksi mau diapakan oleh negara? Mereka masih punya sertifikat,”terangnya.
Wali Kota Palu Hidayat kemudian menjelaskan, sejauh ini memang belum ada rencana pasti dari pemerintah pusat terhadap permasalahan demikian.
Sementara kata Hidayat, jika ganti rugi atas lahan tersebut mislanya harus menjadi tanggung jawab Pemkot Palu, maka hal itu sangat tidak mungkin dilakukan. Karena APBD Kota Palu sebutnya sangat terbatas.
“Ganti rugi lokasi likuefaksi, saat ini belum ada pembicaraan. Kami
Sudah disampaikan dalam berbagai rapat. Namun belum disikapi pemerintah pusat,”jelasnya.
Namun kata dia, satu hal yang pasti, lahan-lahan tersebut tidak akan diambil atau otomatis dikuasai negara. Sejauh ini informasi terkait hal itu adalah adanya perencanaan untuk dijadikan kawasan wisata.
“Untuk rencana inipun kami mengusulkan agar membuat satu kawasan yang khusus diperuntukkan pelaku UKM untuk menjalankan usaha.
Nah pelaku UKM ini harus berasal dari warga Balaroa yang punya lahan disana,”beber Hidayat.
Terlepas dari itu, Hidayat mengemukakan bahwa prioritas yang kini tengah ia genjot dalam masa RR ini adalah percepatan penyediaan Huntap bagi seluruh warga terdampak.
Untuk prioritas ini, pihaknya mengaku telah berhasil mendapat bantuan Huntap dari berbagai yayasan termasuk bantuan bantuan pemerintah kota di Indonesia.
“Karena kalau kita menunggu Huntap dari pemerintah itu waktunya mungkin lambat. Makanya kita ngamen untuk mendapat Huntap ini,”demikian Hidayat.(mdi/palu ekspres)
