PALU EKSPRES, PALU– Wali Kota Palu lagi-lagi memangkas usulan anggaran dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang dianggap tidak rasional, realistis dan proporsional dalam APBD perubahan tahun 2019.
Rasionalisasi anggaran ini antara lain terjadi pada OPD badan penelitian dan pengembangan daerah (BPPD), Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP2A), dinas perhubungan (Dishub).
Yang terbesar adalah pemangkasan anggaran pada dinas perhubungan yakni Rp1,1milyar lebih yang berasal dari 9 program dan 26 kegiatan.
Berikutnya Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palu. Wali kota mengefisienkan anggaran kurang lebih Rp260,9juta dari 5 program dan 23 kegiatan.
Kemudian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dari 7 Program dan 25 kegiatan didapatkan efisiensi anggaran sebesar Rp142juta lebih.
Dalam rapat asistensi tersebut juga dibahas penambahan anggaran bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu. Utamnya terkait anggaran operasional percepatan verifikasi dan validasi kepemilikan tanah dan bangunan pasca gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi.
Menurut Hidayat, efisiensi dari hasil rasionalisasi anggaran perubahan akan diarahkan untuk kegiatan yang manfaatnya langsung bersentuhan dengan masyarakat. Dengan prioritas pada penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kota Palu. Serta pelayanan dasar infrastruktur untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat (**/mdi/palu ekspres)
