PALU EKSPRES, PALU– Menteri Keuangan RI melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Kantor Wilayah Sulawesi Tengah mengapresiasi Pemkot Palu atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dalam kurun lima tahun terakhir. Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulteng, LKPD Pemkot Palu berhasil mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk lima tahun secara berturut.
Penghargaan Menkeu RI ini diberikan dalam bentuk piagam oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Sulteng, Irfa Ambri langsung kepada Wali Kota Palu, Hidayat, Rabu 2 Oktober 2019. Selain Kota Palu, Menkeu RI juga memberi penghargaan serupa kepada Pemprov Sulteng, Pemkab Tojo Una-Una, Banggai, Morowali, Banggai Laut, Poso, Parigi dan Kabupaten Sigi.
Kedatangan Kakanwil DJPN Sulteng, langsung dimanfaatkan Wali Kota untuk menyampaikan ‘uneg-uneg’ sekaitan kondisi keuangan daerah. Hidayat menyebut, Pemkot Palu kini tengah berusaha memulihkan dampak bencana disemua sektor. Utamanya untuk menyediakan hunian tetap (Huntap) bagi penyintas. Menurutnya, sebagian besar anggaran pemulihan berasal dari APBD Palu. Untuk Huntap, Hidayat mengaku telah menganggarkan dana pembangunan infrastruktur kawasan Huntap.
Disaat bersamaan kata dia, Pemkot mesti harus menganggarkan biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Termasuk anggaran pengamanan dari TNI dan Polri.
Karenanya, Hidayat membeberkan, tahun ini sulit untuk merealisasikan alokasi anggaran untuk kepentingan tunjangan penghasilan pegawai.
“Makanya untuk TPP ini kami akui berat saat ini,”curhatnya.
Karena itu, Hidayat dalam kesempatan itu menyampaikan harapan, sekiranya pihak Kemenkeu RI tidak mengurangi porsi anggaran ke Kota Palu. Sebaliknya jika dimungkinkan, porsi anggaran ke Kota Palu dapat bertambah.(mdi/palu ekspres)
