PALU EKSPRES, PALU– Tahun 2019 merupakan tahun terakhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Diujung periode ini, seluruh jajaran pemerintah melakukan evaluasi dan penyampaian kinerja lima tahunan.
Demikian halnya BKKBN sebagai salah satu lembanga pemerintahan yang bertanggung jawab dalam bidang kependudukan dan KB nasional. Yang tidak lepas dari evaluasi lima tahunan ini.
Rencana kerja strategis BKKBN 2015-2019 adalah salah satu dokumen acuan untuk mengevaluasi kinerja program kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga (KKBPK) yang terjadi kurun waktu lima tahun terakhir.
Program pemaduan kebijakan dan perencanaan pengendalian penduduk sebagai bagian dari bidang pengendalian penduduk memiliki beberapa target kinerja yang tercantum dalam rencana kerja strategis BKKBN 2015-2019.
Yakni meliputi presentase pemerintah provinsi dan kab/kota yang menyediakan profil (parameter dan proyeksi) penduduk dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah dan presentase Pemda yang memasukan indikator program KKBPK ke dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD)
Hal diatas dikemukakan Tanti Alrizda, Ketua Panitia Pelaksana workshop perumusan isu tentang dampak pengendalian penduduk di Provinsi Sulteng yang diselenggarakan BKKBN Perwakilan Sulteng, Rabu 23 Oktober 2019 disalahsatu hotel di Palu.
Menurut Tanti, ulaya pembangunan kependudukan di kabupaten/kota sangat erat kaitannya dengan upaya penyelesaian masalah-masalah kependudukan dan pembangunan tersebut.
Karena itu, serangkaian kebijakan dan intervensi dalam rangka penyelesaian masalah akan berhasil dengan baik jika ditunjang oleh suatu proses perencanaan pembangunan yang matang.
Dimana salah satu prasyarat dalam menentukan ketetapan sasaran ialah dengan mengetahui isu-isu dan permasalahan utama di suatu kabupaten/kota unik dapat dikenali dan dirumuskan dengan baik.
“Pemetaan isu dan
permasalahan utama pembangunan di provinsi, kabupaten dan kota merupakan langkah awal yang perlu untuk dilakukan,”katanya.
Oleh sebab itu, kegiatan workshop bertujuan mendapat informasi spesial tentang isu-isu strategis dampak kependudukan berdasarkan aspek/tema sosial, ekonomi,politik,Hankam, daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagai dasar melakukan analisis dampak kependudukan
Serta untuk pemantapan dan menguatkan program pemaduan kebijakan dan perencanaan pengendalian penduduk untuk persiapan menghadapi RPJMN 2020-2024.
Tanti berharap, melalui workshop tersebut dapat dirumuskan isu strategis analisis dampak kependudukan. Serta penyusunan rencana aksi pemantapan dan penguatan integrasi KKBPK dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Kegiatan itu diikuti sedikitnya 50 peserta dari unsur kepala bidang pengendalian penduduk dan kepala seksi pengelolaan data pengendalian penduduk pada dinas kependudukan kabupaten kota serta mitra kerja BKKBN.
Sementara itu Kepala Bidang Advokasi,Penggerakan dan Informasi (Adpin) BKKBN Sulteng, M Rosni menyatakan workshop menjadi ajang evaluasi terhadap seluruh program kerja yang telah dilakukan.
Dia berharap dari kegiatan itu muncul rumusan rumusan strategis dalam upaya meningkatkan kualitas program kerja kependudukan dan KB. (mdi/palu ekspres)
