PALU EKSPRES, PALU – Penyaluran stimulan perbaikan rumah rusak tahap dua segera direalisasikan. Pemkot Palu telah menerima dana hibah sebanyak Rp820 miliar lebih .
Merespon rencana ini, ribuan warga Palu berjubel mendatangi kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Palu. Pemandangan demikian terlihat sejak Senin 28 Oktober 2019.
Hingga Kamis 31 Oktober 2019, jumlah warga yang datang untuk memastikan diri tercatat dalam basis data BPBD Palu kian bertambah. BPBD Palu bahkan membuka banyak meja pelayanan.
Untuk diketahui, pendataan warga calon penerima stimulan perbaikan rumah awalnya dilakukan Bappeda Palu. Memasuki masa rehabilitasi dan rekonstruksi, data tersebut diserahkan ke BPBD Palu.
Sejumlah warga yang ditemui Palu Ekspres, mengaku namanya tidak lagi terdata dalam basis data di BPBD Palu. Padahal sewaktu di Bappeda, nama mereka masih terdata dan bisa diakses melalui website bappedakotapalu.go.id. “Bahkan di kantor lurah nama kami masih ada. Tapi begitu kami cek di BPBD ternyata sudah hilang,” keluh 12A seorang warga yang ditemui di BPBD, Kamis 32 Oktober 2019.
Hal ini ternyata tidak hanya menimpa satu atau dua orang saja. Ratusan warga lainnya terlihat komplen ke petugas pelayanan terkait kondisi tersebut. Bahkan warga lainnya mengaku, seluruh datanya hilang. Baik di kantor lurah, maupun di Bappeda Palu.
“Padahal kita ini awalnya didata pak RT. Lalu ke kantor lurah. Bolak balik bawa berkas persyaratan. Eh, begitu kami cek ternyata nama saya tidak masuk data,”ujar warga lainnya dalam antrian.
Sementara itu, Wali Kota Palu, Hidayat, dalam acara pelantikan delapan pejabat dalam jabatan tinggi pratama (JTP), Kamis 31 Oktober 2019 menyatakan memang terdapat kekurangan data penerima stimulan untuk Kota Palu sebanyak 8.199.
“Ini yang harus segera diperbaiki. Jangan lagi ada kesalahan-kesalahan,”tegas Hidayat.
Sebelumnya Hidayat mengaku bahwa sebagaimana data penerima stimulan yang telah ditetapkan melalui SK Gubernur Sulteng yakni sebanyak 48.598 unit rumah rusak berat, sedang dan ringan.
Namun kemudian data yang disodorkan ke BNPB RI hanya sebanyak 40.399unit. Terdapat kekurangan sebanyak 8.199unit. Terhadap perbedaan data ini Hidayat kembali mengusulkan penyaluran dana stimulan tahap tiga agar selisih minus data bisa terakomdir. Terkait 8.199 data penerima stimulan yang hilang, Kepala Pelaksana BPBD Palu, Fresli Tampubolon menjelaskan pihaknya menjadi leading sector terakhir atas pendataan itu.
Sewaktu data masih berada di Bappeda, nama penerima stimulan belum dilengkapi dengan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor kartu keluarga (NOK). Makanya kata dia, data yang diterbitkan BPBD adalah data yang telah disortir bersama dengan dinas kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil). “Begitu di BPBD, mungkin NIK dan NOK ini tidak teridentifikasi, ” jelasnya.
Beberapa faktor lain adalah terjadi karena data yang dimasukkan oleh warga ke Bappeda adalah rumah yang masuk dalam zona merah. Terhadap rumah dalam zona merah terangnya dialihkan relokasi sebagai penerima hunian tetap (Huntap). “Yang masuk zona harus masuk huntap. Tapi datanya masuk di penerima stimulan,”ujarnya.
Namun Fresli mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir. Karena saat ini BPBD Palu tetap akan mengakomodir warga yang namaya belum terdata sebagai penerima stimulan. “Kalau misalnya belum punya NIK dan NOK, warga bisa minta pengantar dari kelurahan,”pungkasnya. (mdi/palu ekspres)
