PALU EKSPRES, PALU– Unek-unek warga Lorong Bakso Kelurahan Besusu Barat Kota Palu dicurahkan dalam kegiatan Reses Anggota DPRD Palu, Rusman Ramli, Senin malam 25 November 2019.
Mayoritas warga yang hadir mengeluhkan penyaluran bantuan kebencanaan yang tidak tepat sasaran. Kritik dan saran, bergantian diutarakan warga dalam Reses tersebut. Warga umumnya menilai, hal itu terjadi karena pendataan tidak dilakukan secara baik.
Selain itu mengemuka juga masalah masih banyaknya warga yang namanya belum masuk dalam basis data terpadu (BDT) anak tidak mampu dan putus sekolah. Bukan hanya itu, diluar masalah kebencanaan, warga di kompleks lorong bakso yang notabene berada di bantaran Sungai Palu ini mengeluhkan fasilitas lampu penerangan jalan yang tidak memadai. Serta fasilitas WC umum disekitar pemukiman warga yang kini tidak lagi mendapat suplai air bersih.
Beberapa aspirasi lain yang mencuat adalah terkait maraknya penyakit masyarakat (Pekat), seperti perjudian di sekitar pemukiman warga lorong bakso. Rusman Ramli menyebut, kalangan ibu-ibu rumah tangga di lorong bakso menyampaikan harapan agar Pemkot Palu dapat menyalurkan bantuan dalam program pelatihan industri rumahan. Termasuk permintaan generasi muda yang mengharapkan adanya pembangunan sarana olah raga dan taman bermain anak di sekitar pemukiman warga.
Berkaitan dengan tidak validnya data penerima bantuan, Rusman Ramli berharap kedepan ketua-ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) harus terlibat dalam pendataan. Agar kemudian RT dan RW juga bisa ikut mengawasi jalannya pendataan itu. Dengan melibatkan RT dan RW, data apapun nantinya bisa sesuai dengan fakta di lapangan. “Fenomena yang terjadi saat ini ada warga yang benar benar terdampak bencana yang tidak menerima bantuan. Sementara ia melihat warga lainnya yang tidak terdampak justru menerima bantuan,” sebutnya.
Kesesuaian data menurutnya akan secara otomatis memudahkan pemerintah dan tidak menimbulkan masalah ketika menjalankan program program bantuan kemasyarakatan. Karenanya kedepan pemerintah perlu meningkatkan serta menjalin koordinasi terhadap semua pihak terkait dengan pendataan. “Tidak bisa dipungkiri bahwa persoalan data ini memang belum valid. Makanya perlu lebih mengutamakan koordinasi,”demikian Rusman.(mdi/palu ekspres)
