PALU EKSPRES, PALU – Turunnya harga gas di pasar dunia, membawa dampak serius bagi Sulawesi Tengah. Yaitu turunnya penerimaan dana bagi hasil (DBH) dari Kementerian Keuangan ke kas pemerintah daerah. Hal ini menjadi kerisauan DPRD Sulteng, khususnya komisi III yang membidangi ekonomi melakukan tatap muka ke stakeholder. Salah satunya adalah perusahaan penghasil gas di Sulawesi Tengah, Donggi Senoro LNG di Banggai – Sulawesi Tengah.
Setelah DSLNG, Komisi III juga akan mengagendakan pertemuan serupa dengan Pertamina Hulu Energi, yakni Joint Operating Body (JOB) Pertamina Medco Tomori.
Ketua Komisi III DPRD Sulteng, Soni Tandra mengatakan, pada 2018 terjadi penurunan DBH gas dan minerba yang signifikan sebesar Rp49 miliar dari Rp200 miliar lebih yang diterima pada tahun 2018. Ia mengetahui turunnya DBH dipicu oleh turunnya harga gas di pasaran dunia. Sehingga pihak perusahaan menurunkan biaya produksinya. Namun yang mengganjal kata dia, adalah cara menghitung pembagian hasil itu.
”Ini perlu diketahui sehingga rakyat Sulawesi Tengah, tidak begitu saja menerima angka-angka yang disodorkan oleh Kementerian Keuangan,” katanya.
Dalam waktu dekat, pihaknya ingin mendatangi komisi VII DPR RI, yang membidangi energi untuk mendapatkan gambaran perhitungan bagi hasil tersebut.
”Saya ingin kekayaan bumi di Sulawesi Tengah dimanfaatkan sebesar besarnya untuk rakyat di daerah ini,” ulas mantan politisi Gerindra ini.
Baru baru ini, pihaknya melakukan kunjungan ke PT Donggi Senoro LNG. Namun pertemuan dengan petinggi DSLNG itu belum mendapat gambaran apa pun, karena DSLNG sendiri bergerak di sektor hilir yang tidak tahu menahu dengan perhitungan DBH tersebut.
Masih menurut Soni, antara perbedaan yang tajam Dirjen Minerba, Kementerian Keuangan dalam perhitungan DBH minerba tersebut. Dan itu sangat merugikan Sulawesi Tengah. Berdasarkan perhitungan pemerintah dan DPRD Sulteng dengan melihat potensi penerimaan di setiap kabupaten/kota diproyeksi sebesar Rp27 miliar. Lalu oleh Kementerian EDSM cq Dirjen Minerba angka ini menjadi hanya Rp22 miliiar. Namun Peraturan Menteri Keuangan yang dikucurkan hanya Rp11 miliar.
Menurut dia, proyeksi angka Rp27 miliar lalu turun menjadi Rp22 miliar di Kementerian EDSM adalah angka riil, potensinya ada. Tapi oleh Kemenkeu berkurang menjadi hanya Rp11 miliar.
”Oleh Kemenkeu angka Rp22 miliar akan dibayar jika terealisasi pada Desember nanti. Ini jelas merugikan daerah. Kalau yakin akan terpenuhi kenapa harus menunggu pada Desember 2020. Padahal kita banyak yang dibiayai di daerah,” pungkas Soni panjang lebar. (kia/palu ekspres)
