PALU EKSPRES, PALU– DPRD Palu keburu mengagendakan pelaksanaan rapat kerja (Raker) untuk membahas hasil penjaringan aspirasi masyarakat (Reses) pimpinan dan anggota, Selasa 10 Desember 2019. Padahal program Raker ini baru saja dituangkan dalam Tata Tertib (Tatib) baru DPRD Palu. Sementara dalam Tatib lama, Raker ini belum menjadi agenda kedewanan DPRD Palu.
Sementara Tatib perubahan yang baru saat ini masih dalam proses fasilitasi Gubernur Sulteng. DPRD Palu belum mengesahkan Tatib perubahan tersebut. Akhirnya Raker yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Palu Erman Lakuana ini berjalan alot, penuh perdebatan.
Anggota DPRD Palu, Ishak Cae mengatakan, Raker sebaiknya ditunda. Sambil menunggu Tatib perubahan selesai dibahas dan disahkan bersama. Agar nantinya hasil Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Palu bisa terakomodir seluruhnya oleh Pemkot Palu.
Apalagi kata Ishak Raker ini tidak dihadiri Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang notabene nantinya diharap mengeksekusi segala aspirasi yang didapat pimpinan dan anggota saat Reses.
“Kepala OPD harus hadir bersama agar hasil Reses itu maksimal. Karena pengalaman kita, hasil Reses yang lalu -lalu realisasinya hanya 0,0 persen,”desaknya.
Armin sependapat, Raker pembahasan hasil Reses belum boleh dilaksanakan karena belum ada payung hukumnya. Namun Armin mengaku, Raker tidak boleh pula ditunda-tunda. Mengingat jadwal agenda dewan yang padat. “Belum tentu hasil fasilitas draf Tatib itu selesai Desember tahun ini. Sementara jadwal kita sangat padat ditahun 2020,”katanya.
Armin dalam kesempatan itu mendesak pimpinan DPRD Palu untuk membangun komunikasi langsung kepada Wali Kota Palu untuk menghadiri Raker pembahasan hasil Reses tersebut. “Supaya hasil Reses ini bisa terakomodir. Karena pengalaman kita sebelum-sebelumnya hasil Reses ini sangat sedikit sekali yang ditindaklanjuti Pemkot Palu. Makanya Wali Kota harus hadir,”tekannya.
H Nanang juga sependapat terkait kehadiran Wali Kota Palu untuk ikut langsung dalam Raker. Menurut dia Raker tidak perlu menghadirkan kepala OPD. Karena kepala OPD tidak punya kewenangan untuk menindaklanjuti hasil Reses.
“Ujung-ujungnya nanti kepala OPD beralasan bahwa untuk mengakomodir hasil Reses harus persetujuan pimpinan,”katanya.
Hingga pukul 12.30WITA, Raker tersebut masih saja alot. Dua opsi yang ditawarkan pimpinan Raker Erman Lakuana ditanggapi berbeda masing-masing anggota. Opsi pertama adalah menunda Raker sambil menunggu Tatib perubahan disahkan. Sementara opsi kedua adalah skorsing dan mengatur kembali jadwal pelaksanaan Raker.
Disela Raker, Armin kepada Palu Ekspres menjelaskan, agenda Raker untuk membahas hasil Reses baru saja diajukan dalam Tatib perubahan. Sebelumnya ruang yang digunakan untuk menyampaikan hasil Reses adalah sidang paripurna. Namun kata dia, hal itu tidak efektif. Karena faktanya, hasil reses jarang terkaomodir. Makanya dalam Tatib, hasil Reses itu dibahas dalam Raker. Agar nantinya bisa sama-sama dibahas dan berharap bisa terakomodir. “Kalau kita paksakan gelar Raker ini, maka cacat hukum. Karena belum diatur dalam Tatib yang lama,”pungkasnya. (mdi/palu ekspres)
