Oleh : Nur SANGADJI (muhdrezas@yahoo.com)
Sejak dilantik hingga kini, Nadiem Makarim adalah satu dari sekian Menteri yang paling disorot. Di sorot karena umur. Karena gelar. Karena tempat lahir. Karena sekolahnya. Karena profesi sebelumnya. Karena pakaiannya. Dan terakhir, karena kritik dan gagasannya.
Saya berpandangan biasa saja. Sebab, sesuatu yang baru pasti melahirkan kontroversi. Lebih ektrimnya lagi, penggasnya akan dimusuhi. Marchevelli yang bilang . “You Will be the enemy for all the people until most of them understand that ide”.
Berikut, perbandingan yang terlalu ekstrim. Tapi, hampir semua Rasul mengalaminya. Dicela, diteror hingga di bunuh. Mereka itu diutus langsung olen Tuhan. Apalagi hanya manusia biasa.
Dahulu, banyak orang memarahi Jokowi dan membuli Puji Astuti. Sebabnya, perempuan yang minim pendidikan formal itu dipilih jadi menteri. Belakangan saya dengar banyak yang menyesalkan Jokowi, lantaran perempuan yang dulu dibuli itu, tidak lagi dipilih pada kedua. Itulah sebabnya, saya tenangkan diri untuk tetap bilang, biasa biasa Saja.
Saya justru merasa sejumlah tindakan Nadim ini membuat seimbang cara kita berfikir. Kita selalu ajari orang untuk, “Think out of the box, bahkan think without the box”. Kita juga nasehati orang : “don’t just a book from its cover “. Tapi, ketika ajaran itu dipraktekan orang. Kita yang lebih dahulu menentangnya.
Akhir-akhir ini, Saya menggelisahkan beberapa fakta tentang larangan dan kepatutan. Tapi, ketika Nadim mempraktekannya, saya pikir inilah jawaban paling adil dan seimbang. Karena itu, saya ikut bertanya, apa yang salah ?. Ketika, Menteri pake batik dan celana jean’s.
Lalu, saya lebarkan lagi pertanyaan ini. Apa juga yang salah kalau orang pakai celana Jingkrak dan cadar..? Apa yang salah kalau saudara kita penganut hindu, pakai topi dan lingkaran tali di pinggang wanitanya. Pula, kopiah dan sarung bagi yang muslim. Serta juga, saudara kita yang penganut Sikh dengan topi yang menyerupai sorban ? Biasa saja khan..?
Nadiem bilang di sebuah forum ilmiah yang terhormat. “Kita hidup di era dimana gelar tidak menjamin kompetensi. Kelulusan tidak menjamin kesiapan kerja. Akreditasi tidak menjamin mutu. Pernyataan ini memantik reaksi keras berbagai kalangan. Padahal sesungguhnya, ini pernyataan oratoris yang sangat biasa.
Olehnya, saya termasuk yang setuju. Ini pernyataan biasa tapi berani. Pernyataan yang mestinya lahir dari pengamat atau ilmuan yang kritis dan berfikir sehat. Namun, malah diucapkan oleh pengambil kebijakan. Seorang menteri. Disitulah menariknya untuk disimak karena langka. Mari kita menyoal kata-kata “memasuki era”.
Di sini kita bicara tentang dimensi waktu. Ada dua kondisi waktu yang berbeda tentang objek yang dinilai. Kongkrit atau sedikit fulgar. Hemat saya, beliau mau bilang, dahulu kala, bagus tapi sekarang..? Kira kira begitulah cara saya membacanya.
Gelar tidak menjamin kompetensi. Lagi-lagi, Ini pernyataan yang oratoris dan sangat biasa dengan alasan. Pertama, menunjukan fakta bahwa ada atau banyak lulusan kita yang tidak kompeten bukan..?. Dua, mendorong kita agar proses edukasi di dunia akademik dipacu dengan sungguh- sungguh. Sebagai guru, saya tidak perlu malu mengakuinya. Ambilah contoh, satu saja bidang. Bahasa inggeris yang diajarkan selama minimal 12 tahun sejak SMP. Apa yang telah diperoleh murid dan mahasiswa kita ? Saya menduga kurang dari 10 persen anak anak Indonesia bisa berbahasa inggris dengan baik. Padahal, mereka semua telah mengantongi ijasah.
Bandingkan, mohon maaf, sedikit subjektif. Saya dan kawan-kawan yang belajar bahasa Prancis tahun 1994 di CCF (centre culture Francais) yang telah berubah menjadi IFI (institute Francais d’Indonesie). Belajar 3 bulan, dinyatakan lulus, langsung studi ke Prancis. Semua sudah sukses. Ada yang sudah professor, Dekan, Rektor bahkan Atase Pendidikan di UNESCO yang sekarang. Sementara Bahasa Perancis dalam pikiran saya, lebih sulit dari bahasa Inggeris. Lantas, apa yang keliru dan perlu dibenahi di sini..?
Itu, bahasa Inggris. Bagaimana dengan kedokteran. Teknik, sosial politik, pertanian dan seterusnya. Kita bahkan akan memproduksi malapetaka yang lebih dahsyat. Apalagi kalau proses akademiknya dirancang dengan curang berbau mafioso (academic crime).
Bayangkan, kampus akan melahirkan dokter yang rajin bikin mal praktek. Ahli konstruksi bangunan yang rawan rontok, dan seterusnya.
Soal akreditasi yang disinggung. Bagi saya, bukan kepada hakekatnya. Sebab hakekatnya, akreditasi adalah sesuatu yang dibutuhkan. Jadi, tidaklah relefan membandingkannya dengan luar negeri, Amerika dan Inggeris. Karena, bukan di situ substansinya. (bersambung).
