PALU EKSPRES, PALU – Ditandai dengan peluncuran jingle dan maskot pilkada, pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulteng 2020 mulai digeber. Melalui selebrasi yang gemerlap, KPU Sulteng ingin menegaskan dirinya sebagai penyelenggara pemilu yang berintegritas. Komitmen ini ditegaskan Ketua KPU Sulteng, Tanwir Lamaming, yang bertekad akan mewujudkan penyelenggaraan pilkada yang berkualitas sekalipun dihantam bencana dahsyat setahun lalu.
”KPU Sulteng pasti bisa melaksanakan Pilkada dengan baik,” teriak Lamaming lantang di panggung megah peluncuran Pilkada Sulteng 2020 di Palu, Ahad 15 Desember 2019.
Pada 2020 nanti, Sulteng bersama dengan 270 daerah di Indonesoa akan mengelar pilkada serentak episode keempat.
Di tempat yang sama, Komisioner KPU RI Bidang Data, Informasi dan Hubungan Antar Lembaga, Viryan Azis mengatakan Sulteng adalah salah satu daerah yang akan menyelenggarakan pemilu serentak di Indonesia. Pemilu di Sulteng katanya termasuk berat karena baru saja menghadapi bencana bahkan ada anggota komisioner KPU yang menjadi korban bencana pada musibah setahun lalu. Namun ia yakin dengan sinergitas dengan phak terkait beban berat itu bisa dilalui.
Sinergitas itu terlihat dengan dukungan dana sebesar Rp158 miliar. Komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan DPRD Sulteng yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp158 miliar adalah bentuk dukungan nyata terhadap kelancaran even demokrasi tersebut.
Ia pun meminta publik memahami anggaran penyelenggaraan Pilkada yang tergolong besar. Dilihat dari jumlahnya uang Rp158 miliar memang sangat besar. Dana itu akan sangat besar jika digunakan untuk membangun jalan, jembatan atau membangun sekolah. Padahal Pilkada katanya tidak bisa membangun jembatan atau infrastruktur lainnya.
Tapi melalui Pilkada pemimpin politik itu dilahirkan. Pemimpin yang lahir dari Pilkada itulah yang akan membangun infrastruktur bagi masyarakat. Dengan demikian Pilkada inilah yang akan men-drive pembangunan.
”Pilkada adalah leading sector dari pembangunan itu secara utuh,” katanya.
Karena itu ia meminta jajaran penyelenggara Pemilu/pilkada di semua jajaran menjunjung tinggi tiga hal, yakni integritas, kerja keras dan sinergitas. Jika tiga hal ini bisa dilakukan secara konsisten maka akan melahirkan pilkada yang berkualitas.
Di tempat yang sama Ketua Ombudsman Perwakilan Sulawesi Tengah, Sofyan Farid Lembgah mengeritik ketidakhadiran Bawaslu dalam event penting ini. Patut dipertanyakan di acara penting ini, sebagai pengawas justru mereka tidak hadir.
”Dan ini baru pertama kali terjadi,” tulis Sofyan dalam rilisnya yang ditembuskan ke media.
Ombudsman katanya mendapat info bahwa seluruh komisioner sedang tugas di luar kota. Sebenarnya ini soal management dan komunikasi. KPU dan Bawaslu harus punya prioritas aktivitas. Seluruh tahapan kata dia mesti diawasi.
”Ini juga soal marwah Bawaslu ini tidak boleh terulang,” tutup Sofyan.
Menanggapi sorotan Ombudsman tersebut, anggota Bawaslu Sulteng Zatriawati mengatakan, pihaknya terpaksa tidak bisa menghadiri undangan peluncuran tahapan Pilkada karena pada saat yang bersamaan seluruh anggota Bawaslu Sulteng sedang menghadiri undangan Bawaslu RI. Semua undangan dari manapun tetap menjadi skala prioritas. Walau demikian, pihaknya menempatkan agenda agenda Bawaslu sebagai prioritas utama. Semua anggota Bawaslu Sulteng katanya diundang oleh Bawaslu RI di Jakarta untuk berbagai kegiatan berkaitan dengan pilkada serentak.
Agenda lain yang tak kalah pentingnya adalah, Bawaslu melakukan wawancara dengan calon kepala sekretariat Bawaslu Sulteng. Ada empat kandidat yang ikut dalam lelang jabatan, selain Anayanti Sofianita (pejabat lama) juga ada peserta dari Maluku, Sultra dan NTT.
”Tapi selama ini kami selalu menghadiri undangan KPU. Kali ini saja kami tidak hadir karena berkaitan dengan agenda penting Bawaslu RI di Jakarta,” katanya.
Peluncuran tahapan Pemilu dihadiri oleh Wagub Sulteng Rusli Dg Palabi dan pimpinan DPRD Sulteng serta unsur Forkompida. (kia/palu ekspres)
