PALU EKSPRES, JAKARTA– Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj secara khusus menyentil Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait janji gelontoran dana Rp 1,5 triliun untuk kredit murah.
Melalui video yang yang diunggah Ketua PBNU yang juga staf khusus Wapres Maruf Amin, Robikin Emhas, Kiai Said mengatakan sampai saat ini pihaknya belum menerima sepeser pun dari nilai yang dijanjikan tersebut.
“Namun sampai hari ini satu peser pun belum terlaksana. ini biar tahu semua seperti apa pemerintah kita ini. Biar tahu semua,” ujar Kiai Said.
Terkait dengan hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani, akhirnya angkat bicara terkait janjinya yang diklaim tercantum dalam nota kesepahaman antara Kementerian Keuangan dengan PBNU namun belum terealisasi.
Sri Mulyani berkelit kalau nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) tersebut tak hanya dilakukan Kementerian Keuangan dengan PBNU semata.
Namun, juga dengan organisasi masyarakat (ormas) lainnya. MoU, kata Sri, telah dilakukan sejak 2017. Dikatakannya, dana kredit murah yang ditagihkan juga telah disalurkan.
“Di dalam desainnya, kami membuat MoU dengan NU dan ormas lainnya di dalam APBN 2017. Operasionalisasi dari anggaran Rp 1,5 triliun itu adalah dengan menyalurkan kredit ultramikro melalui beberapa lembaga,” terang Sri Mulyani di kantornya, Jakarta, Kamis, (26/12/2019), seperti dilaporkan Kantor Berita RMOLBaten.
Kementerian Keuangan, kata Sri Mulyani, tidak mungkin memberikan secara langsung dana yang dikelola instansi pemerintah kepada masyarakat individual.
Karena itu, dilakukan melalui beberapa agen penyalur. Seperti PT Bahana Artha Ventura (BAV) dan PT Permodalan Nasional Madani (PMN).
“Kami juga bekerja sama dengan institusi yang memang membimbing dan memberikan dukungan kepada masyarakat yang merupakan peminjam ultramikro, seperti di PBNU itu Koperasi Sidogiri. Ada lima koperasi yang sudah menerima Rp 211 miliar,” jelasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj, menagih janji Menteri Keuangan Sri Mulyani yang akan memberikan kredit murah senilai Rp 1,5 triliun.
Dikatakan Aqil Siroj, NU kesulitan menjalankan program-program yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat karena tak kunjung mendapat bantuan dari pemerintah.
“Pernah kami MoU dengan Menteri Sri Mulyani katanya akan menggelontorkan kredit murah Rp 1,5 triliun. Ila hadza yaum, sampai hari ini, satu peser pun belum terlaksana. Ini biar tahu Anda semua seperti apa pemerintah ini,” terang Kiai Said. (rmol)
