Oleh Hasanuddin Atjo
PESAWAT Batik Air ID 6233 rute Palu-Makassar di Minggu siang, sekitar pukul 13.00 WITA berputar beberapa kali di atas bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, untuk proses landing.
Dikarenakan jarak pandang pilot yang terbatas akibat hujan lebat disertai angin kencang yang memang lagi musimnya menyebabkan menara pengawas mengarahkan pesawat berpenumpang 80-an orang bersama krew, ke Bandara terdekat yaitu Sepinggan Balikpapan International Airport, untuk menunggu cuaca di Bandara Hasanuddin Makassar bersahabat.
Karena lama menunggu di dalam pesawat, iseng membuka android untuk mengetik di fasilitas catatan tentang pengalaman mengamati dan menganalisis performance pejabat eselon (tiga dan empat) ketika bertugas sebagai pejabat struktur di Sulawesi Selatan maupun di Sulawesi Tengah.
Kesimpulan yang diperoleh dari pengamatan itu bahwa ada tiga kategori pejabat Aparatur Sipil Negara, (dulu PNS dan sekarang ASN).
Pertama kategori lompatan dengan persentase sekitar 20 persen. Kedua kategori normatif dengan persentase sekitar 40 persen dan. Ketiga kategori asal bapak senang, ABS dengan persentase 40 persen. Kategori ketiga ini kemudian populer dengan sebutan “ semua tugas selesai kecuali tugas pokok”
Kategori pertama, selain memahami dan mampu melaksanakan tugas pokoknya, juga memiliki ide lompatan untuk memajukan bidang tugasnya, dan boleh disebut berorientasi outcome. Selanjutnya kategori kedua yang penting tugas pokoknya sudah dilaksanakan, dan kurang tertarik memikirkan pengembangan bidangnya dan boleh disebut lebih berorientasi Output. Kategori ketiga cenderung ada di mana-mana dan kurang peduli dengan tugas pokoknya. Tidak berorientasi output juga tidak outcome.
Industri 4.0 dan Society 5.0 yang ditandai dengan penggunaan digitalisasi dan perubahan yang tidak terlihat yang begitu cepat dan disebut dengan era distrupsi menuntut SDM yang adaptif, inovatif dan update. Menuntut ASN dengan kategori lompatan. Bila tidak, maka sejumlah daerah akan tertinggal.
Pemerintah pada hakekatnya memiliki tugas memberi pelayanan kepada masyarakat. Karena itu , pemerintah ada, karena ada masyarakat yang mau dilayani. Ada tujuh bidang pelayanan yang harus dilaksanakan yaitu:
