PALU EKSPRES, PALU– Salahsatu upaya KPU Palu meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan Gubernur dan Wali Kota Palu 23 September 2020 mendatang adalah dengan membuka pelayanan Mobil Pintar Pemilu (MPP).
Menurut Ketua KPU Palu, Agussalim Wahid, MPP nantinya akan dioperasionalkan petugas dari KPU Palu. MPP akan mendatangi tempat-tempat keramaian. Seperti pusat perbelanjaan masyarakat dan tempat lainnya.
Melalui MPP, KPU akan menyosialisasikan tahapan serta informasi seputar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020.
Selain itu, MPP juga bisa menjadi pelayanan bagi warga yang ingin mengecek apakah namanya terdaftar sebagai pemilih atau belum. Dalam MPP juga disediakan buku bacaan seputar kepemiluan.
“Dan memaksimalkan kerja di lapangan, MPP ini dilengkapi televisi dan pengeras suara,” kata Agussalim.
Agus berharap dengan layanan MPP, partisipasi pemilih di Kota Palu dalam Pilkada serentak nanti bisa lebih meningkat. Data pada Pemilu tahun 2019, partisipasi pemilih tercatat pada angka 86 persen.
“Semoga dengan adanya MPP, partisipasi itu bisa kita tingkatkan lagi dari sebelumya,” jelasnya.
Peluncuran MPP sendiri dilaksanakan Jumat 7 Februari 2020 di Kantor KPU Palu. Peluncuran dilakukan langsung Ketua KPU RI, Arief Budiman.
Arief menyebut , MPP diharap menjadi solusi bagi KPU Palu dalam mendongkrak partisipasi pemilih nanti.
Arief menjelaskan dalam meningkatkan partisipasi pemilih, KPU memang perlu mendatangi langsung para calon pemilih. Atau bisa pula dengan mengundang pemilih ke Kantor KPU untuk mengikuti kegiatan tahapan Pemilu.
“Tidak susah meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memilih. Datangi langsung dengan mobil pintar pemilu untuk menjelaskan pentingnya partisipasi mereka atau undang ke KPU,” ujarnya.
Iapun menyebut, pentingnya sosialisasi dan pendidikan politik sejak dini. Dilakukan dengan berkunjung ke sekolah -sekolah atau universitas untuk menyosialisasikan Pilkada serentak.
Kata Arief, politik harus dilaksanakan berkelanjutan. Karena setiap tahun selalu ada perkembangan tentang data kepemilihan dengan bertambahnya partai politik adanya perubahan regulasi.
