PALU EKSPRES, PALU– Langkah Zainuddin Tambuala – Nursalam menjadi Pasangan Bakal calon (Pasbalon) dari jalur perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwakot) Palu tahun 2020 kandas lantaran jumlah dukungannya dianggap tidak mencukupi
Dari total syarat minimum dukungan yakni 21.396, Pasbalon ini hanya mampu memenuhi sebanyak 13.362 dukungan KTP e. Dari jumlah inipun, hanya 11.157 dukungan diantaranya yang memenuhi syarat (MS). 2.205 lainnya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
Saat batas penyerahan dukungan, Minggu 23 Februari 2020, jumlah dukungan Pasbalon ini sebenarnya telah cukup. Tepat jumlah dan sebaran. Yang diserahkan baik dalam formulir B1 KWK atau data fisik. Maupun dalam formulir model B1.1KWK atau data elektronik yang diinput melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon).
Dalam data fisik jumlahnya bahkan melampaui syarat yakni 21.908.Begitupun data elektronik dalam SILON sebanyak 21.528.
Menurut Komisioner KPU Palu, divisi teknis penyelenggara, Iskandar Lembah, setelah penyerahan, dukungan itu masih harus disesuaikan antara data fisik dan elektronik. Waktu penyesuaian berlangsung hingga Rabu 26 Februari 2020 pukul 24.00WITA.
Namun hingga batas waktu tersebut, jumlah yang berhasil disesuaikan hanya sebanyak 13.362 dukungan. 11.157 dukungan dinyatakan MS. Dan 2.205 lainnya dinyatakan TMS
Meskipun kata Iskandar, masih terdapat data di 12 kelurahan yang belum sempat disesuaikan. Yakni data di Kelurahan Talise, Tondo,Layana, Duyu, Pantoloan, Boyaoge, Pengawu, Tavanjuka, Nunu, Donggala Kodi, Tatura Selatan dan Birobuli Selatan
“Dengan begitu kami hanya menganggap bahwa dukungan yang memenuhi syarat hanya sebanyak jumlah yang telah disesuaikan. Dan hasilnya tidak mencukupi dari syarat minimum,”jelas Iskandar, Kamis 27 Februari 2020
Terhadap hal itu, pihaknya jelas Iskandar telah menerbitkan surat yang menyatakan KPU Palu tidak dapat menerima syarat dukungan tersebut. Dengan berita acara yang menjelaskan sebab penolakan itu.
Kendati begitu, Iskandar menjelaskan bahwa Pasbalon Zainuddin-Tambuala punya ruang untuk menyengketakan hal tersebut melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Palu.
KPU Palu tambah dia hanya melaksanakan tugas sesuai jadwal tahapan dan petunjuk teknis yang telah diterbitkan sekaitan aturan main terhadap syarat calon dan pencalonan jalur perseorangan ini.
Aturan main itu berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) nomor 18 tahun 2019 tentang pencalonan serta petunjuk teknis dari PKPU tersebut. (mdi/palu ekspres)
