Dia menambahkan, penyaluran dana stimulan tahap 2 tahun 2020 ditargetkan selesai dalam waktu 6 bulan. Dengan jumlah penerima sebanyak 38.805 KK yang telah diterbitkan dalam surat keputusan (SK) Wali Kota Palu.
Singgih dalam kesempatan itu memohon kerjasama masyarakat agar memberikan data yang secara benar dan jujur. Sebab data yang tidak benar bisa menimbulkan resiko hukum.
“Jangan ada yang ditutupi atau bahkan memberikan data-data tipuan. Karena ini besar resikonya. Olehnya kami mohon kerjasama kita semua untuk mempercepat proses ini,” lanjutnya.
Pun Wali Kota Palu Hidayat berharap demikian. Namun Hidayat juga menekankan pentingnya kerjasama semua pihak. Jangan justeru melakukan hal-hal yang dapat menghambat jalannya penyaluran dana stimulan.
“Karena kalau kita lewat dari jangka waktu 6 bulan yang diberikan, akan susah kita,”ujar Hidayat.
Kepada BPBD, Hidayat menegaskan agar selalu mengevaluasi kinerja para tim pendamping. Utamanya yang memanfaatkan isu stimulan ke ranah politik.
“Sudah ada beberapa tim yang mulai berafiliasi dengan politik. Saya minta tolong tim pendamping tidak usah urus itu politik. Jangan main-main dalam hal ini. Fokus sama rumah-rumah masyarakat,” tegas Wali kota.
Hidayat selanjutnya mengingatkan masyarakat agar tidak menghilangkan kwitansi-kwitansi pembelian bahan bangunan ataupun lainnya dalam perbaikan rumah.
“Jangan hilang kwitansi itu. Kedepan akan turun dari pihak kejaksaan maupun kepolisian yang akan mengecek itu,”demikian Wali Kota Palu. (*/mdi/palu ekspres)
