PALU EKSPRES, PALU – pada hari Selasa, 10 Maret 2020, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah, Gerry Yasid, SH., MH hadir dalam sebuah forum diskusi di Café Refans, Jalan Ahmad Yani Palu, Sulawesi Tengah, sekitar Pukul 20.00 WITA. Dalam forum diskusi tersebut, hadir juga tersangka (TSK) kasus hoax yang duduk bersebelahan dengan Kejati Sulteng dan jajarannya.
Edmon Leonardo selaku penasehat hukum Gubernur Sulteng pada kasus hoaks yang melibatkan tersangka Yahdi Basma, melalui keterangan tertulis yang diterima Palu Ekspres, Rabu (11/3/2020), mengatakan, kalau mencari di mesin pencari Google dengan kata kunci: Etika Jaksa bertemu Tersangka, maka akan muncul berbagai berita dan protes tentang etika seorang Jaksa bertemu dengan tersangka yang sedang berproses.
“Apalagi kalau itu seorang pimpinan Kejaksaan ditingkat Kejati. Terlebih berkas tersangka hoax sudah lima kali bolak-balik dari Kejati Sulteng ke Polda Sulteng, seperti yang diakui Kabid Humas Polda Sulteng, Kombes Polisi Didik Supranoto yang dimuat salah satu media,” kata Edmon.
Menurut Edmon, sangat tidak etis kalau seorang Kejati Sulteng bertemu dengan TSK kasus hoax yang saat ini sedang berproses di Kejati Sulteng. Patut diduga ini adalah pelanggaran etika yang serius. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) R Widyo Pramono, mengusulkan agar para jaksa tidak menjalin hubungan kepada para pihak yang sedang berperkara, termasuk pengacara. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka seorang jaksa dilarang menemui pihak berperkara.
Ditambahkan Edmon, ada juga peraturan lain yang mengatur tentang Kode Etik Profesi Jaksa yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-067/A/ JA/07/2007, tentang Kode Etik Perilaku Jaksa.
“Ketika masyarakat Sulawesi Tengah bertanya-tanya tentang perkembangan kasus hoax yang memfitnah Gubernur Sulawesi Tengah saat ini. Saya sangat menyesalkan hadirnya Kejati Sulteng dalam forum diskusi tersebut, sekalipun bersama jajarannya dan apapun yang didiskusikan dalam forum diskusi yang dihadiri oleh banyak orang itu,” ujarnya.
Patut diduga kata Edmon, Kejati Sulteng telah melanggar etika dan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-067/A/JA/07/2007.
Advokat atau pengacara pun dalam aturan etikanya tidak boleh bertemu dengan hakim secara sendiri-sendiri, baik dalam kasus perdata maupun pidana. Karena menjaga marwah, kemandirian dan obyektivitas hakim di persidangan. “Jadi ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, tidak sebebas-bebasnya Penegak Hukum seperti Jaksa bertemu dengan Tersangka dalam forum apapun,” katanya.
Kalau Kejati beralibi diundang oleh sebuah forum diskusi. Maka tidak menutup kemungkinan, para tersangka-tersangka lainnya bisa juga untuk menggelar forum diskusi dan meminta Kejati untuk hadir.
“Saya sedang berkoordinasi dengan Pak Gubernur Sulawesi Tengah, Drs. H. Longki Djanggola, M.Si. untuk menyikapi persoalan ini. Saran saya untuk Kejati Sulteng saat ini, sebaiknya fokus saja untuk menyelesaikan kasus-kasus Hoax dan korupsi yang saat ini sedang diproses di Kejati Sulteng,” kata Edmon.
Yahdi sendiri enggan menanggapi lebih jauh sorotan Edmon ini. ***
