PALU EKSPRES, PALU– Rapat koordonasi dalam mengantisipasi penyebaran virus corona langsung digelar Pemkot Palu bersama seluruh puseksmas dan rumah sakit anutapura, Senin 16 Maret 2020. Dalam rapat yang dipimpin Asisten III Pemkot Palu, Imran Lataha itu mengemuka sejumlah usulan.
Misalnya usulan Kepala Dinas Kesehatan Palu, dr Huzaema yang meminta perlu adanya kerjasama dengan pihak imigrasi untuk memantau pergerakan warga yang keluar masuk ke Kota Palu utamanya dari luar negeri. Agar kata Huzaema, nantinya tim pencegahan penyebaran Covid tingkat Kota Palu bisa mendapat informasi siapa saja warga yang punya riwayat perjalalan luar negeri.
“Kerjsama ini penting untuk memantau pergerakan keluar masuk warga dari dan ke Palu. Supaya kita punya informasi, siapa-siapa yang perlu mendapat pemantauan dari tim,”katanya. Menurut dia, langkah kongkrit yang perlu dilakukan adalah melacak seluruh warga Palu yang memiliki riwayat perjalanan dari luar negeri. Terlebih jika negara itu diketahui terpapar corona. Selanjutnya memantau secara langsung.
Pemantauan kata dia tingkatannya berjenjang. Pertama adalah orang dalam pemantauan (ODP). Contohnya perlakuan terhadap 32 warga Palu yang diketahui baru saja dari negara Jepang.
Model pemantauan, adalah dengan mengupdate kondisi kesehatan warga bersangkutan selama 14 hari lamanya. Jika telah lebih dari waktu itu, maka dia memastikan warga telah aman.Jika dalam waktu itu ada warga yang menunjukkan gejala, maka statusnya naik menjadi pasien dalam pengawasan (PDP). Dalam status ini seseorang sudah harus menjalani pengawasan dalam ruang isolasi.
“Nomor hp mereka semuanya kami oegang agar kita pantau kondisi kesehatannya selama 14 hari. Jika tidak ada gejala dalam renzan waki ituy maka kita nyatakan aman. Intonya kita berupaya preventif mengatasi masalah ini bersama,”katanya. Huzaema pun meminta peran aktif masyarakat untuk melapor jika sekiranya mengetehui ada keluarga atau tetangga yang mengalami sakit setelah melakukan perjalanan luar daerah.
“Nanti akan kita sebar seluruh nomor kontak tim serveilan Puskesmas yang bisa dihubungi,”paparnya.
Disisi lain kata Huzaema, pemerintah juga perlu mempertimbangkan ketersediaan anggaran. Antara lain untuk melengkapi perlengkapan proteksi bagi petugas medis di rumah sakit.
