PALU EKSPRES, PALU– Hunian tetap (Huntap) di empat daerah yang terdampak bencana di Sulawesi Tengah dibangun berdasarkan kebutuhan, bukan perencanaan.
“Kementerian PUPR menangani relokasi dari ZRB, Pemerintah daerah merupakan ujung tombak penyediaan hunian tetap dan kementerian PUPR mendukung pemerintah daerah,” kata Ketua Harian Satgas PUPR Ir. Dedy Permadi, CES pada rapat koordinasi tentang pemutahiran data untuk menunjang pelaksanaan relokasi pascabencana, Jumat (20/3/2020), di Balai BPJN XIV Palu.
Rapat tersebut dipimpin oleh Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Dr. Ir. Bunga Elim Somba, M.Sc mewakili Gubernur Sulteng didampingi Ketua Satgas PUPR Dr.Ir.Arie Setiadi Moerwanto, MSc.
Lanjut dikatakan Dedy, data hasil verifikasi dan validasi mengenai proses penyediaan hunian tetap, dimana Kementerian PUPR sudah menyelesaikan uji publik yang butuh konfirmasi dari pemerintah daerah dan penetapan secara bertahap untuk penerima hunian tetap melalui SK Bupati/Wali Kota.
“Hunian tetap yang sedang dalam proses pembangunan yaitu di Duyu dan Pombewe sebanyak 630 unit,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Satgas PUPR Dr. Ir.Arie Setiadi Moerwanto, MSc menyampaikan, pada awalnya PUPR merencanakan akan membangun sekitar 11.148 rumah (Kemen. PUPR dan NGO). Namun terkait dinamikan data dan keadaan di lapangan, maka akan dibangun sesuai kebutuhan yang ada. Setelah dilakukan verifikasi dan uji public, saat ini kebutuhan huntap berjumlah 7.097, sehingga tidak ada huntap yang tidak dimanfaatkan.
Sekaitan dengan Huntap Bangga di Kabupaten Sigi, menurutnya, perlu konfirmasi lebih lanjut. Karena warga terdampak bencana (WTB) bukan merupakan terdampak bencana awal. Sehingga dari fakta lapangan tersebut, apakah perlu ditetapkan menjadi hunian tetap atau tidak.
“Saat ini, kita dapat lock terlebih dahulu data yang final sehingga kita dapat melanjutinya pada perencanaan,”ujarnya.
Untuk Kota Palu katanya, data masih belum seluruhnya tervalidasi. Kelurahan yang sduah memvalidasi, sudah bisa difinalkan pembangunannya. Sedangkan bagi kelurahan yang belum tuntas, akan dilakukan pertambahan waktu untuk validasi.
Adapun terkait WTB Kota Palu, menurut Arie, pihaknya meminta waktu satu minggu untuk menyelesaikan pendataan. Terkait lahan yang belum dibeli katanya, dapat dibuatkan dahulu perjanjian terkait lahan dimaksud untuk mempercepat proses pembangunannya
“Terkait Petobo, kita dapat melakukan land consolidation dikarenakan terdapat 777 calon penghuni yang sudah bersedia,” katanya.
Sebelum mengakhir paparannya, Arie mengusulkan agar Pemda membuka loket untuk warga supaya mereka bisa melaporkan dan berkonsultasi. Sehingga Tim Kementerian PUPR bisa membantu warga tersebut.
Asisten Administrasi, Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Ir. Bunga Elim Somba, M.Sc menyampaikan, PUPR telah merencanakan pembangunan Huntap sebanyak 8000an unit. 3000 unit huntap diantaranya melalui bantuan NGO, sehingga terpenuhi kebutuhan sesuai rencana.
Tetapi berdasarkan data validasi dan uji public katanya, hanya berjumlah 7.097 unit. Sehingga masih terbuka peluang untuk memenuhi target sesuai rencana awal.
“Sesuai pesan Bapak Gubernur Sulawesi Tengah bahwa rencana tetap dilanjutkan tetapi harus sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat dan dapat dihindari masyarakat yang menerima bantuan tumpang tindih, jika melihat data yang ada maka masih ada jumlah yang masih bisa ditambahkan,” ujarnya. (**/fit/palu ekspres)
