PALU EKSPRES, PALU– Untuk mendorong momentum pertumbuhan ekonomi yang terhambat akibat pandemi virus COVID-19, Bank Indonesia (BI) terus memberlakukan kebijakan moneter yang akomodatif dan konsisten.
Hal ini diwujudkan melalui kebijakan penurunan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 bps menjadi 4,5persen, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 3,75persen, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 5,25persen.
Kebijakan penurunan suku bunga ini juga diikuti dengan perluasan kebijakan insentif serta tujuh langkah untuk memperkuat stabilitas pasar uang dan sistem keuangan. Mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat kebijakan sistem pembayaran untuk mendukung upaya mitigasi penyebaran COVID-19 yang dilakukan diantaranya dengan menurunkan biaya sistem kliring dan selalu menyediakan uang yang higienis.
Memperkuat kebijakan sistem pembayaran dalam rangka menjaga kelancaran transaksi dengan media pembayaran yang higienis sebagai upaya mitigasi penyebaran COVID-19. Hal ini dilakukan melalui :
Ketersediaan uang layak edar yang higienis, layanan kas, dan backup layanan kas alternatif, serta menghimbau masyarakat agar lebih banyak menggunakan transaksi pembayaran secara nontunai.
Mendorong penggunaan pembayaran nontunai dengan menurunkan biaya Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), dari perbankan ke Bank Indonesia yang semula Rp600 menjadi Rp1 dan dari nasabah ke perbankan semula maksimum Rp3.500 menjadi maksimum Rp2.900, berlaku efektif sejak 1 April 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.
Mendukung penyaluran dana nontunai program-program Pemerintah seperti Program Bantuan Sosial PKH dan BPNT, Program Kartu Prakerja, dan Program Kartu Indonesia Pintar-Kuliah.
Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Sulawesi Tengah menjamin ketersediaan uang layak edar di seluruh kabupaten dengan pelaksanaan dan pengawasan tugas kas titipan.
Saldo di seluruh lokasi kas titipan KPw BI Sulteng sampai saat ini berada di posisi yang aman.
Kepala Perwakilan BI Sulteng Abdul Majid Ikram mengatakan, dalam pengedaran uang rupiah tersebut BI telah menetapkan langkah-langkah untuk memastikan bahwa uang Rupiah yang didistribusikan kepada masyarakat adalah uang Rupiah yang telah melalui proses pengolahan khusus guna meminimalisir penyebaran COVID-19.
Yaitu dengan melakukan pengkondisian terhadap setoran uang yang diterima dari perbankan/PJPUR berupa karantina selama 14 (empat belas) hari dan dilanjutkan dengan proses penyemprotan disinfektan sebelum dilakukan pengolahan dan didistribusikan kembali kepada masyarakat.
Kemudian memperkuat higienitas dari SDM dan perangkat yang digunakan dalam pengolahan uang Rupiah.
Melakukan koordinasi dengan perbankan/PJPUR untuk menerapkan langkah-langkah dalam pengolahan uang Rupiah dengan memerhatikan aspek K3 dari sisi SDM maupun perangkat pengolahan uang Rupiah.
Menurutnya BI juga terus mendorong penggunaan sistem pembayaran non-tunai sebagai bagian dari upaya mitigasi penularan COVID-19. Selain menurunkan biaya SKNBI, BI juga terus mengkampanyekan penggunaan sistem pembayaran non-tunai di masyarakat.
Penggunaan alat pembayaran non-tunai baik berbasis kartu ataupun uang elektronik menggunakan media pembayaran yang lebih personal dan tidak berpindah tangan secara luas di masyarakat sehingga dapat mencegah penularan virus melalui sentuhan.
Namun untuk memastikan kelancaran sistem pembayaran non-tunai di masyarkat, BI memastikan seluruh sistem layanan berjalan normal.
Mulai dari layanan BI Real Time Gross Settlement (BI-RTGS), Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), transaksi operasi moneter Rupiah dan valas yang didukung sistem Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS), Bank Indonesia Electronic Trading Platform (BI-ETP) serta Layanan penarikan dan penyetoran uang Rupiah dari perbankan/PJPUR (Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah.
Dengan memperhatikan unsur K3 (Keamaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja).
BI Sulteng pun menurutnya terus membangun koordinasi dengan tim Pengedali Inflasi Daerah (TPID) danakan terus menjaga kestabilan harga sesuai dengan kisaran target inflasi tahunan nasional.
Perubahan harga kebutuhan pokok di Sulteng katanya cenderung stabil dengan tingkat inflasi gabungan per Februari 2020 sebesar 2,84% (yoy) jika dilihat secara tahunan dan 0,27% (ytd) jika dilihat secara akumulatif.
Pencapaian inflasi gabungan Sultebg pada periode laporan tersebut masih berada dalam sasaran tahunan inflasi nasional yaitu 3±1% (yoy).
Untuk menjaga inflasi tetap terkendali Bank Indonesia bersinergi dengan pemerintah daerah dalam TPID akan terus memastikan kestabilan harga dan ketersediaan pasokan bahan pokok di masyarakat.
Pemerintah juga akan memastikan tidak terjadinya penimbunan dan menindak tegas kecurangan yang dapat menganggu rantai pasokan bahan pokok di Sulteng.
Karena itu Abdul Majid Ikram memgimbau masyarakat untuk berbelanja secara bijak sesuai dengan kebutuhan dan tidak melakukan panic buying. Atau membeli berbagai kebutuhan secara berlebihan untuk menghindari kelangkaan barang dan permainan harga dari oknum pedagang.
“Jika masyarakat dapat berbelanja dengan bijak dan sewajarnya maka pasokan barang yang masuk ke Sulteng akan dapat terus mencukupi kebutuhan masyarakat dan harga di pasar pun akan stabil terkendali,”demikian Abdul Majid Ikram. (*/mdi/palu ekspres)
