PALU EKSPRES, PARIGI– Penjelasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Parigi Moutong (Parimo) tahun 2019 saat rapat Paripurna yang dibacakan Wakil Bupati Parigi Moutong, Badrun Nggai mendapat interupsi dari salah satu anggota DPRD Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI- P).
“Saya minta pimpinan pembacaan LKPJ dihentikan saja, tidak perlu dilanjut dan tidak perlu dibaca sampai selesai, ” tegas Anggota DPRD Parimo dari Fraksi PDIP Alfret Tonggiro, di ruang sidang DPRD, Senin (6/4/2020).
Alfret mengatakan, LKPJ yang sudah berada di tangan seluruh anggota DPRD yang hadir pada paripurna akan dipelajari dan akan memberikan tanggapan umum fraksi. Sehingga, pertemuan ini tidak terlalu lama dan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bisa dipertimbangkan.
Hal ini dilakukan katanya, sebagai upaya pencegahan virus Corona atau COVID-19. Dengan melihat kondisi ruangan yang begitu sempit dan mengumpulkan orang lebih dari sepuluh orang, maka melalui persetujuan pimpinan LKPJ tidak perlu dibacakan secara keseluruhan.
“Usulan kami begitu pimpinan agar menjadi pertimbangan,” pintanya.
Menanggapi usulan dari fraksi PDI-P tersebut, Wakil Ketua DPRD Parimo, Faisan mengusulkan kepada peserta rapat paripurna dan hal itu disepakati untuk dihentikan.
Dengan demikian, Wakil Bupati Badrun Nggai, mengucapkan terimakasih. Tindakan ini kata dia, merupakan upaya bersama untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Kabupaten Parimo.
“Saya berterima kasih, upaya yang dilakukan pihak legislatif untuk menghentikan paripurna ini, karena telah mengikuti imbauan pemerintah untuk melakukan pencegahan virus tersebut,” ucap Badrun.
Setelah rapat paripurna itu dihentikan, Wakil Bupati langsung menyerahkan dokumen LKPJ kepada pimpinan rapat paripurna DPRD Parimo dalam hal ini Wakil Ketua DPRD Faisan. (asw/palu ekspres)
