Oleh Hasanuddin Atjo (Kepala Bappeda Sulawesi Tengah)
EVALUASI Kementerian Perencanaan Pembangunan/Bappenas dalam Penghargaan Pembangunan Daerah, PPD tahun 2020 memposisikan Sulawesi Tengah berada di peringkat 15. Prestasi ini dinilai oleh sejumlah pihak tidak terlalu mengecewakan, karena wakil dari wilayah Sulawesi hanya menyisakan Provinsi Sulawesi Tengah dikelompok 20 besar dan Sulawesi Utara dikelompok 10 besar.
Dari 24 indikator pembangunan yang dinilai, terdapat tiga indikator yang akan menjadi pekerjaan rumah bagi pemimpin baru Sulteng hasil Pilkada tahun 2020, yaitu ketimpangan, kemiskinan serta kondisi maupun kebijakan fiskal. Ketiga tantangan itu harus menjadi bagian Visi-Misi pemimpin baru yang diterjemahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, RPJMD Sulawesi Tengah tahun 2021-2026 sebagai pijakan kebijakan pembangunan tahunan RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam bentuk program dan kegiatan.
Bencana multidampak gempa bumi, tsunami dan likuefaksi yang terjadi pada tanggal 28 September 2018, dinilai ikut berkontribusi terhadap makin parahnya angka ketimpangan, kemiskinan dan kondisi fiskal di Provinsi Sulawesi Tengah. Belum selesai membenahi sejumlah indikator pembangunan, daerah ini juga ikut terdampak oleh bencana non-alam berupa pandemic Corona Virus Desease, Covid-19 yang antara lain kebijakan terhadap refokusing atau pengalihan anggaran pembangunan daerah untuk kepentingan penanggulangan Covid-19.
Nilai rasio gini yang menggambarkan ketimpangan pendapatan antar individu serta indeks Wiliamson yang menggambarkan ketimpangan pendapatan antar wilayah atau kabupaten/kota di tahun 2019 cenderung meningkat dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 rasio gini daerah ini sebesar 0,317 meningkat menjadi 0,330 di tahun 2019. Selanjutnya indeks Wilamson di tahun 2018 sebesar 0,538 meningkat menjadi 0,568 di tahun 2019. Sebagai contoh rentang pendapatan perkapita antar wilayah di tahun 2019 bervariasi dari 29 juta/tahun – 170 juta/tahun.
Angka kemiskinan dalam lima tahun terakhir cenderung turun sebesar 1,3 persen atau sekitar 0,25 persen per tahun. Di tahun 2018 angka kemiskinan sebesar 13,69 persen dan turun menjadi 13,18 persen di tahun 2019. Meskipun ada penurunan, namun yang menjadi persoalan baru adalah meningkatnya indeks keparahan dan kedalaman kemiskinan di tahun 2019 yang bermakna bahwa jumlah orang miskin yang berada jauh dibawah garis kemiskinan semakin besar.
