PALU EKSPRES, PALU– Edaran gugus tugas nasional tentang pembatasan perjalanan orang dengan syarat keterangan negatif covid hasil swab dan non reaktif rapid test berakhir Minggu 7 Juni 2020. Hingga Senin 8 Juni 2020, gugus tugas nasional belum mengeluarkan perpanjangan edaran ini.
Berkaitan dengan ini, Pemkot Palu mengambil langkah antisipasi dengan tetap melanjutkan pola tersebut ditingkat lapangan atau pos perbatasan darat pintu masuk ke Palu maupun bandara dan pelabuhan laut.
Kebijakan ini diambil bersama Wali Kota Palu dan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Minggu malam 7 Juni 2020 menyusul adanya 16 kasus bari terkonfirmasi positif Covid 19 di Palu.
Selain karena bertambahnya kasus positif hasil swab, ternyata tim surveilance gugus tugas Covid 19 Palu yang bertugas di pos perbatasan juga mendapati sebanyak 26 pelaku perjalanan yang rapid testnya terbukti reaktif.
Ke -26 pelaku perjalanan inipun kini telah diarahkan untuk menjalani pemantauan dan perawatan di pondok perawatan Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Orang Tanpa Gejala (OTG) di asrama Haji Palu.
Wali Kota Palu Hidayat mengaku, pihaknya sebenarnya ingin melonggarkan syarat perjalanan orang ini di pos perbatasan tanpa keterangan non reaktif dan surat keterangan sehat itu sebagaimana berakhirnya waktu edaran gugus tugas nasional.
Akan tetapi dengan maksud melindungi masyarakat Palu dari penyebaran wabah ini, maka syarat pembatasan itu terpaksa harus dilanjutkan bahkan lebih diperketat.
“Fakta telah terjadi kita baru saja menangkap 12 pelaku perjalanan reaktif rapid test, kita mau bagaimana selain tetap melakukan pembatasan iti. Wabah ini masih menjadi ancaman bagi kita di Palu dan pergerakan orang dari daerah tetangga juga masih menjadi ancaman,” katanya.
Terkait dengan pembatasan ini, Hidayat menyebut akan ditindaklanjuti dengan surat edaran baru. Yang kembali mengatur hal hal teknis di pos perbatasan termasuk syarat yang harus dikantongi pelaku perjalanan yang hendak masuk ke Palu.
“Jadi syarat keterangan non reaktif rapid test itu tetap kita berlakukan,”ujarnya.
Adapun hal teknis yang mengatur antara lain, setiap pelaku perjalanan yang tidak berdomisili di Kota Palu wajib membawa keterangan non reaktif rapid test dari daerah asal sesuai KTP. Jika tidak, maka pelaku perjalanan bersangkutan dengan terpaksa akan dicegat tidak diizinkan masuk.
Sementara lanjut Hidayat, untuk menyiasati kendala terbatasnya alat rapid test, maka di pos lapangan rapid akan memprioritaskan warga ber KTP Palu yang tidak mengantongi keterangan tersebut.
“Karena anggaran kita tidak akan mampu mengadakan alat rapid test yang banyak,”katanya.
Hidayat berharap, masyarakat bisa memahami situasi dengan adanya langkah antisipasi ini.
“Jangan dululah banyak protes. Karena tujuan kita untuk melindungi masyarakat,”pungkasnya. (mdi/palu ekspres)
