KPU Curhat, Tak Ada Dana Supervisi-Monitoring

  • Whatsapp

PALU, PE – Ketua KPU Sulteng Sahran Raden menyampaikan unek-uneknya terkait penyelenggaraan Pilkada serentak Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) dan Buol tahun 2017.

Sahran menyebut, salahsatu fungsi KPU Sulteng terhadap Pilkada dua kabupaten itu adalah supervisi dan monitoring. Sebagai satu kesatuan, secara hirarki KPU Kabupaten Bangkep dan Buol harus senantiasa mendapat pantauan dan pembinaan KPU Sulteng.

Bacaan Lainnya

“Sebab jika terjadi masalah dalam proses Pilkada disana, itu otomatis akan dialihkan atau ditake over oleh KPU Sulteng,”kata Sahran.

Hal itu ia kemukakan didepan Anggota DPD-RI daerah pemilihan (Dapil) Sulteng dalam sebuah rapat diskusi kesiapan Pilkada Bangkep dan Buol, senin (13/2) di kantor KPU Sulteng.

Menurut Sahran Raden, pihaknya sedikit terhambat dalam supervisi dan monitoring lantaran ketiadaan anggaran. Supervisi dan monitoring menurutnya cukup urgensi dalam rangka melakukan upaya dalam rangka menyukseskan Pilkada di dua kabupaten tersebut.

“Terus terang tahun 2016 ini kami ‘ngos-ngosan karena tidak ada anggaran itu. Ini penting agar upaya pencegahan terhadap hal-hal negatif Pilkada dapat dilakukan secara komprehensif,”sebutnya.

Usulan dana supervisi dan monitoring ungkap Sahran telah diajukan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov Sulteng). Namun menurutnya hingga saat ini Pemprov belum memberi respon.

“Kita minta ke pemerintah tapi sampai hari ini belum difasilitasi. Padahal itu penting,”curhat Sahran Raden. Untuk Sahran berharap permasalahan dana ini bisa menjadi perhatian semua pihak. Utamanya Pemprov Sulteng dan pemerintah pusat.

“Namun untuk kondisi secara umum KPU pada prinsipnya sudah siap menggelar Pilkada itu. Karena komunikasi tetap kita upayakan melalui sambungan aplikasi online,”terang Sahran.

Sementara itu Anggota KPU Nahardi menyebutkan, permasalahan yang muncul dalam Pilkada serentak di Sulteng adalah terkait sengketa pendaftaran pasangan calon (Paslon). Menurut Nahardi, masalah yang sering mengemuka adalah konflik internal partai politik (Parpol) dalam proses pengusulan paslon.

“Biasanya terjadi perbedaan antara pusat dan daerah yang berdampak dalam proses pendaftaran. Karena konflik itu, terkadang Parpol lambat mendaftarkan Paslonnya,”sebut Nahardi.

Pos terkait