PALU EKSPRES, PALU- Minggu kedua Juli tahun 2020 telah ditetapkan sebagai tahun ajaran baru oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Berkaitan dengan hal itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sulteng menerbitkan surat keputusan yang merinci tentang pengaturan peruntukan zonasi wilayah sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2020 jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Sulteng.
Irwan Lahace mengatakan, penetapan wilayah zonasi khusus untuk SMAN di Sulteng wajib menggunakan peta wilayah zonasi sebagaimana ditetapkan Pemprov Sulteng melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulteng nomor 06 1/01.SEK.DIKBUD 24 April 2020.
Menurutnya penerimaan calon peserta didik dalam zona berdasarkan ketentuan SK Kepala dinas, dibuktikan dengan dokumen sah nomor induk kependudukan, NIK, KTP kartu keluarga atau surat keterangan domisili dari orang tua calon siswa baru.
Dokumen sah dimaksud adalah bentuk asli atau fotocopi yang telah dilegalisir pejabat berwenang. Dokumen tersebut diterbitkan pejabat kelurahan atau desa setempat minimal paling singkat 1 tahun tinggal atau domisili sampai pada saat tanggal pendaftaran PPDB.
Jika dalam satu wilayah zonasi terdapat beberapa SMA termasuk SMA swasta, jelasnya, maka sekolah tempat pendaftaran sebaiknya tidak menerima peserta didik yang berdomisili lebih dekat dengan sekolah lainnya yang 1 zonasi. Atau lebih mengutamakan peserta didik yamg berdomisili dekat dengan sekolah yang bersangkutan.
Kemudian urutan calon peserta didik dalam jalur zonasi diurutkan mulai dari jarak tempat tinggal paling dekat dengan sekolah.
Sementara jumlah siswa yang diterima pada jalur zonasi paling sedikit 50persen dari daya tampung kelas X sesuai Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan sudah termasuk didalamnya kuota calon peserta didik disabilitas.
Namun ketentuan PPDB pada jalur zonasi ini dikecualikan untuk SMKN, Sekolah Luar Biasa Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri Olahraga, TK, SD,SMP, SMA negeri terpadu Madani dan SMA, SMK, SLB yang diselenggarakan oleh masyarakat.
Selanjutnya Irwan menjelaskan, jika wilayah sekolah dalam surat keputusan tidak tercantum, maka penerimaan peserta didik baru tetap mengacu pada jarak terdekat dengan sekolah.
Dengan ketentuan wilayah zona tersebut wajib disosialisasikan kepada masyarakat yang berkepentingan untuk memasukkan anaknya pada SMA Negeri di wilayah masing-masing serta sepenuhnya dipatuhi semua kepala sekolah dalam pelaksanaannya.
“Bagi kepala sekolah yang ternyata dalam prakteknya tidak mengikuti petunjuk ini maka akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku,”jelas Irwan Lahace, Jumat pekan lalu di kantornya.(mdi/palu ekspres)
