Oleh Hasanuddin Atjo
Pilkada serentak 2020 di Sulteng dinilai oleh sejumlah kalangan tidak lagi sekadar jadi pemimpin daerah, karena pasangan yang terpilih akan dihadang oleh sejumlah tantangan, sehingga dituntut harus dan mau berpikir serta bekerja keras.
Kualitas dan integritas pemenang Pilkada tentunya menjadi jaminan terhadap keinginan atau tuntutan itu. Oleh karena itu sejumlah pihak berharap kiranya pemilik hak usung lebih mengedepankan kepentingan yang lebih besar, karena kondisi daerah, negara dan global benar benar sudah dalam situasi krisis.
Demikian pula dengan pemilik hak suara harus teredukasi, utamanya kelompok “middle down”agar tidak salah menjatuhkan pilihan kepada para calon kepala daerah yang ikut berkontestasi. Salah mengusung dan salah memilih akan memberi konsekuensi bagi daerah, negara yaitu semakin sulit untuk keluar dari keterpurukan.
Pemilik hak usung juga dinilai oleh sejumlah kalangan serba dilematis dan berada di ujung persimpangan. Pemilik hak usung masih ragu oleh komitmen sang pemilik hak suara apakah sudah mampu keluar dari perangkap politik transaksional, mengingat bahwa sebuah kualitas demokrasi bisa dijamin bila PDRB per kapita (pendapatan) minimal US$ 6.000, sementara Indonesia kurang lebih US$ 4.000.
Ada sejumlah alasan mendasar atas lahirnya tuntutan/keinginan iitu antara lain; Pertama, bahwa dunia termasuk Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi yang berat bahkan sudah ke arah depresi akibat pandemic Covid-19 yang berkepanjangan. Ekonomi global secara agregat sampai dengan triwulan dua tahun 2020 tumbuh -4,9 persen (IMF) dan Indonesia -1,6 persen. Dan semua berharap agar krisis tidak berkepanjangan.
Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia minusnya kecil, namun devisa negeri ini kurang begitu baik dengan pendapatan per kapita di tahun 2019 sekitar US$ 4000, di bawah Singapura US$ 63.000; Malaysia US $ 12.000, Thailand US$ 8.000. Performa ekonomi seperti ini membuat negeri ini rentan dengan krisis global dan kualitas berdemokrasi. Idealnya pendapatan per kapita minimal US$ 6.000 (Adam dan Fernando, 1997) untuk menjamin kualitas sebuah demokrasi.
Khusus Sulawesi Tengah terutama wilayah Palu, Sigi, Donggala dan Parigi Moutong, selain menghadapi Covid-19 dan dampaknya, daerah ini juga dalam proses pemulihan ekonomi akibat bencana alam multidampak berupa gempa bumi, pasang tsunami dan liquafaksi yang terjadi tanggal 28 September 2018 yang menelan korban ribuan jiwa, hancurnya infrastruktur dasar, hilangnya dan pailitnya sejumlah sektor usaha.
Kedua, secara umum kondisi fiskal di provinsi Sulawesi Tengah tidak begitu baik. APBD 2019 Provinsi ini sekitar 4,2 triliun rupiah terdiri dari PAD murni sebesar 1 triliun rupiah dan dana bagi hasil-perimbangan pusat sebesar 3,2 triliun rupiah. Belanja pegawai di hampir semua kabupaten, kota maupun Provinsi lebih besar dari PAD murni. Karena itu ketergantungan dari dana Pusat sangat tinggi
Ketiga melalui UU nomor 2 tahun 2020, mulai tahun 2021 Penerintah menghentikan sementara waktu, bantuan dana desa yang nilainya antara 1 – 1,5 milyar rupiah/desa/tahun, dan telah berlangsung sejak tahun 2015. Selanjutnya UU no 3 tahun 2020 tentang pengelolaan minerba telah ditarik ke Pusat dan sebelumnya menjadi kewenangan
Daerah. Kesemua ini tentunya menjadikan daerah harus lebih kreatif dan kerja keras tidak sebaik sebelumnya.
Keempat Industri 4.0 menuntut penyelenggaran pemerintahan dalam memanfaatkan sumberdaya menjadi barang, menggunakan cara-cara baru yang selalu inovatif, adaptif, terukur, ramah lingkungan berbasis digitalisasi agar selalu update dan tidak tertinggal.
Pertanyaannya kemudian melihat kondisi dan kualitas demokrasi seperti yang telah digambarkan di atas, dan disandingkan dengan sejumlah tantangan yang harus dihadapi, maka secara akademik jawabannya diperlukan pimpinan daerah adalah yang berkualitas dan berintegritas.
Pertanyaan lanjutan dari hal diatas, apakah keinginan atau tuntutan itu bisa direalisasikan dalam Pilkada Sulteng tahun 2020?. Jawabannya dikembalikan kepada segenap pembaca untuk didiskusikan lebih dalam dan lebih jauh. SEMOGA.
