PALU EKSPRES, PALU– Berbagai cara dilakukan Pemkot Palu dalam mengatasi masalah kebersihan kota. Mulai pendekatan infrastruktur hingga pelibatan masyarakat dalam program pemberdayaan. Namun begitu, masalah ini masih perlu mendapat perhatian serius. Karena
Apa masalahnya?. Kata kuncinya adalah partisipasi masyarakat. Kesadaran masyarakat menjadi faktor utama untuk mendukung program dalam upaya kebersihan kota.
Isu ini menjadi topik diskusi dalam forum libu todea dengan tema ‘infrastruktur atau kesadaran masyarakat, hujan datang sampah bertebaran’ yang digelar virtual dengan aplikasi zoom cloud meeting, Kamis malam 10 September 2020.
Akademisi, Cristian Tinjabate berpendapat, sampah menjadi masalah klasik disemua daerah. Namun dia punya beberapa catatan penting untuk ini. Semisal terkait drainase yang kerap meluap bersama dengan material sampah.
Pertama adalah soal perawatan (maintanance). Kedua kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah ke dalam drainase. Dari sisi teknis, pihak berwenang menurutnya pasti tau cara untuk mengatasi luapan ini.
“Minimal ada control maintanance secara rutin dari pihak berwenang,”katanya.
Mengenai partisipasi masyarakat, Cristian mengaku pemerintah sudah cukup mengakomodir hal itu. Contohnya melalui musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang. Pemkot Palu dalan kaitan partisipasi, juga telah membentuk lembaga Satgas K5 dan lembaga adat.
“Lembaga lembaga ini sebenarnya berperan mengatur prilaku masyarakat. Bahwa prilaku bersih itu harus dimulai dari rumah tanggah. Mendidik anggota keluarga dan masyarakat itu juga solusi,”katanya.
Kota Palu ujarnya punya Perda tentang sampah serta kelembagaan adat. Ini juga perlu didorong menjadi acuan untuk pemberian sanksi bagi masyarakat yang berprilaku membuang sampah sembarang.
“Karena pranata lembaga yang berperan untuk menjaga ketertiban itu tidak mampu. Ada aturan tapi tidak mampu ditegakkan,”katanya.
Perlu regulasi menurut Cristian untuk mengubah prilaku mayarakat. Serta harus dibarengi upaya penegakan hukum.
“Kalau hukum adat, itu ada sanski Ombo untuk prilaku merusak lingkungan. Ini juga bisa diterapkan,”paparnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pali, Sumardi, berpendapat, prilaku masyarakat perlu distimulasi dengan memberi contoh. Dan contoh itu harus ditunjukkan langsung aparatur pemerintahan, organisasi perangkat daerah (OPD).
“Harus intripeksi diri bagi OPD itu sendiri sebagai contoh bagi masyarakat. Harus menunjukkan keteladanan untuk berprilaku bersih,”katanya.
Fadli, pejabat mewakili Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Sulteng, menyarankan perlu adanya sinergi Pemkot Palu dan Pemprov Sulteng untuk mengatasi masalah ini.
Hal itu bisa dimulai dengan menyusun Perwali pemilahan sampah. Mensosialisasikan bersama pembentukan kawasan bebas sampah agar mendorong kesadaran masyarakat. Serta perlunya digelar lomba kebersihan tingkat kecamatan.
Selanjutnya, Ketua Ikatan Ahli Perencana Palu, Pinkan, mengutarakan, pendidikan yang harus ditumbuhkan bagi masyarakat adalah prinsip untuk memiliki rasa tanggung jawab terhadap sampah yang ia hasilkan.
Ia sependapat, bahwa partisipasi masyarakat harus diberi contoh. Serta harus ada kepastian yang membuatnya mau bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan.
“Saya menilai harus ada reward insentif. Misalnya bagi mereka yang memanfaatkan pekarangan untuk mengolah sampah. Agar, tanggung jawab peran individu mengolah sampah pribadi dan rumah ini bisa berjalan,”jelasnya.
Hemat dia, prilaku warga yang bertanggungjawab atas kebersihan adalah bagian yang perlihatkan suksesnya sebuah kota dalam program kebersihan.
“Ini perlu kolaborasi untuk menaikkan pesan tersebut. Mulai dulu dengan memberi contoh dari pemerintah sendiri,”paparnya.
Selanjutnya Nifa, pejabat dari Dinas Kesehatan Palu menyebut, bahwa pengelolaan sampah bisa dilakukan dengan berbagai pola. Misalnya membuat bricket berbahan dasar sampah sebagai langkah pemberdayaan masyarakat terhadap pengelolaan sampah.
“Sampah bisa jadi briket dan listrik.
Bangun pengelolaan sampah maka masyarakat akan ikut partisipasi. Dan perlu efektifitas anggaran pengelolaan sampah,”ujarnya.
Bicara soal drainase, Zubair Butudoka menganggap bahwa secara teknis sistem drainase di Kota Palu memang bermasalah. Ini menjadi salah satu penyebab mengapa setiap kali hujan air meluap dan membawa material sampah.
Masalah lain tentang luapan drainase yang kerap terjadi saat hujan bisa jadi disebabkan karena tak adanya koordinasi lintas sektor untuk perawatan.
Ia mengaku sepakat perlu adanya penegakan hukum dan insentif yang bersifat interkatif dengan masyarakat.
Libu todea virtual yang dipandu Ketua Komunitas Historia Sulteng, Harianto diikuti Kepala Dinas Pekerjaan Umum Palu, Iskandar Arsad dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Ridwan Karim serta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Syamsul Saifuddin. (mdi/palu ekspres)
