PALU EKSPRES, PALU – Wali Kota Palu Hidayat mengurai secara rinci konsep pembangunan yang ia jadikan acuan dalam visi misi Pemkot Palu. Konsep itu diutarakan di depan Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia (RI), Lia Kian dalam diskusi kebangsaan bertema Kontekstualisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Dunia Pendidikan di Kota Palu, Kamis 17 September 2020 di salah satu hotel di Palu.
Hidayat menyebut, visi misi pembangunan yang ia angkat adalah tema budaya dalam konteks nilai. Yaitu, nilai toleransi, kegotongroyongan, dan kekeluargaan. Menurutnya, ketiga nilai tersebut merupakan nilai dasar dari nilai-nilai Pancasila yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Kaili dan ingin diwujudkan kembali oleh Pemerintah Kota Palu agar daerah tetap aman, damai, dan tentram.
“Kalau kita melihat kota Palu sebelum tahun 2016 lalu, sering terjadi konflik antar kelurahan sehingga membuat resah masyarakat. Alhamdulillah saat ini hampir tidak terjadi lagi konflik-konflik tersebut karena kita mulai wujudkan kembali nilai toleransi, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di tengah masyarakat,” katanya.
Namun demikian, lanjut Wali kota potensi terjadinya kembali konflik ini masih besar. Olehnya, Pemerintah Kota Palu membentuk Satgas K5 atau Kebersihan, keindahan, Ketertiban, Keamanan, dan Kenyamanan serta Lembaga Adat untuk menjaga ketiga nilai tadi. Wali kota mengatakan yang dimaksud dengan adat di dalam visi misi Pemerintah Kota Palu sebenarnya bukan tari-tarian dan lainnya, namun adat yang berarti aturan yang mengatur tatanan kehidupan manusia.
“Ada tiga aturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia baik perilaku, perbuatan, dan ucapan serta satu aturan yang mengatur hubungan manusia dengan alam,” ungkapnya. Selain itu, Wali kota juga mengatakan pihaknya sejak awal menjabat telah memprogramkan Kamis Berbudaya melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Palu, di mana setiap siswa pada hari Kamis mengenakan atribut budaya dari daerahnya masing-masing.
“Misalnya siswa asal Jawa mengenakan blangkon, kemudian Kaili mengenakan siga dan sampolu,”demikian Hidayat. Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP RI, Lua Kian dalam arahannya mengatakan, akan menindaklanjuti hasil diskusi dalam bentuk dan kegiatan yang lebih terperinci. Salah satu hal yang menarik dari tema pembangunan Kota Palu adalah kebijakan yang ditelurkan Wali Kota adalah pelibatan unsur toko masyarakat dalam upaya menjaga nilai nilai bangsa.
“Kebijakan makro membentuk Satgas K5 dan lembaga lembaga lainnya,”kata Lia Kian. Menurutnya, dua hal yang menjadi kristal nilai Pancasila adalah agama dan budaya. “Saya kira inilah pentingnya BPIP hadir untuk mendukung kebijakan kebijakan penguatan ideologi Pancasila,”pungkasnya. (mdi/palu ekspres)
