PALU EKSPRES, PALU– Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menjadi nominator unit kerja Zona Integrasi Wilayah Bebas Korupsi (ZI WBK). Sekaligus menjadi miniatur penerapan reformasi birokrasi percontohan.
Menurut Kepala Perwakilan BKKBN Sulteng, Maria Ernawati, mengatakan, ada sebanyak 29 dari 42 unit kerja BKKBN RI yang ditetapkan dalam nominator ini.
Demikian Erna, sapaan akrabnya, dalam sebuah dialog bertema zona integrasi wilayah bebas korupsi disalahsatu siaran TV Nasional, Selasa 10 November 2020.
Erna hadir bersama Inspektur Wilayah (Irwil) III, Kusmiadi sebagai narasumber.
Sebagai perpanjangan tangan BKKBN di daerah, BKKBN Sulteng jelas Erna, melakukan banyak perubahan birokrasi sebagai komitmen membangun ZI WBK ini.
Mulai dari ASN di kantor hingga lini lapangan penyuluh KB. Salah satunya melalui pembinaan PKB secara virtual setiap Selasa yang bertajuk Selasa Menyapa.
Juga ada konsultasi online JESIKA-Line, sistem persuratan berbasis teknologi. Masyarakat dilibatkan untuk aktif mengawasi melalui kotak surat, watsapp, email.
“Kami siapkan banyak aplikasi jika ada pengaduan adanya indikasi tindakan korupsi yang dilakukan ASN BKKBN,” jelasnya.
BKKBN sendiri, saat ini menurutnya sementara mentransformasi seluruh jabatan eselon IV dan III menjadi jabatan fungsional. Melakukan assemesent pegawai, dan gencar mengembangkan aplikasi untuk efisiensi proses perkantoran dan pelayanan publik.
Dia menambahkan, budaya kerja lingkup BKKBN Sulteng dimaknai sama seperti menyantap menu Uta Kelo. Yaitu hasil kolaborasi budaya kerja cepat, tegas dengan kearifan lokal
” Kalau Makan Uta Kelo yang dirasakan itu narasa, nah begitu juga ZIWBK Ketika kita membangun ZIWBK, melakukan reformasi birokrasi tidak ada tekanan, kita laksanakan sendiri dengan senang hati,”tandasnya.
Sebelumnya Irwil III, Kusmiadi yang baru pertama kali menginjakkan kaki di Palu ini mengatakan budaya korupsi menjadi tanggung jawab bersama dengan memulai merubah pola pikir ASN
“Ini PR kita bersama, perubahan birokrasi dibarengi dengan merubah mindset kita untuk melakukan pelayanan, tugas asn kan sebagai pelayan publik,”katanya.
Perubahan birokrasi itu harus ada tokoh kuncinya. Atau role model yang menjadi contoh dalam melaksanakan program tanpa melakukan kecurangan
Kusmiadi menyebut, istilah korupsi bukan hanya mengambil uang negara. Namun juga ada penyimpangan lainnya selain uang yang dapat dikategorikan sebagai korupsi
“Masyarakat banyak yang salah menafsirkan, disebut mengambil uang negara baru dikatakan korupsi, namun sebenarnya bukan hanya itu,”demikian Kusmiadi. (*/mdi/palu ekspres)
