PALU EKSPRES, PALU– Tahapan Pendataan Keluarga (PK) tahun 2021 secara nasional telah diawali dengan kegiatan ‘Kick off Pendataan Keluarga Tahun 2021″ oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI dengan tema membangun basis data keluarga Indonesia berkualitas pada 12 November 2020 silam.
Kepala Bidang Advokasi, Pergerakan dan Informasi (Adpin) Perwakilan Kantor Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ( BKKBN) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Muhammad Rosni menjelaskan, terdapat tiga substansi yang menjadi indikator PK.
Pertama kata dia berkaitan dengan kependudukan, kemudian program KB dan materi terkait pembangunan keluarga.
Dia mencontohkan, materi pendataan itu diantaranya menggali informasi tingkat kesejahteraan satu keluarga. Apakah keluarga bersangkutan sudah dalam kategori miskin atau tidak.
Lalu mengumpulkan data terkait jumlah anak. Termasuk jumlah anak yang bersekolah dan tidak.
“Itu sebagian yang harus dijelaskan dalam pendataan,”jelasnya.
Namun begitu, data hasil PK nanti menurutnya tidak bisa dipublikasikan secara terbuka. Utamanya menyangkut hal-hal besifat privasi keluarga.
“Kecuali untuk bagian-bagian tertentu yang memang harus diketahui secara detail,”katanya.
Data hasil PK21 lanjut Rosni, secara internal BKKBN akan digunakan sebagai basis data dalam menyusun kebijakan intervensi program KB.
Sementara untuk kebutuhan pada sektor terkait akan digunakan sebagai basis data intervensi masalah sosial.
“Bisa digunakan oleh lembaga lain karena hasil PK kita ini, KK yang terdata by name by address. Artinya alamat, keluarga, serta kondisi keluarga itu jelas,”demikian Rosni. (mdi/palu ekspres)
