PALU EKSPRES, PALU – Pantia Khusus (Pansus) Pengawasan Pemulihan Pascabencana Palu, Donggala, Sigi dan Parigi Moutong (Padagimo) DPRD Sulteng mengangkat isu penghapusan hutang korban bencana gempa, likuefaksi dan tsunami. Isu ini dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar pimpinan dan anggota Pansus dengan mengundang seluruh perbankan, Senin 11 Januari 2021 di ruang sidang utama DPRD Sulteng.
Ketua Pansus Budi Luhur mengatakan, Pansus sudah bekerja setahun lamanya. Tugas utama Pansus memediasi hak-hak penyintas bencana. Pihaknya juga telah meminta perpanjangan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 tahun 2018 tentang percepatan rehabilitasi-rekonstruksi pascabencana
Sekaitan ini, Budi menyebut kredit korban bencana di perbankan ternyata masih menjadi permasalahan mendasar para korban. Penyintas yang kehilangan rumah maupun kreditur yang menjamin rumahnya masih terus ditagih Perbankan. Pihaknya pun berencana melakukan studi banding ke Jogjakarta untuk melihat proses penghapusan hutang korban bencana yang pernah terjadi di sana.
“Siapa tau kita bisa mendorong melalui Perpu soal ini. Contohnya terjadi di Aceh,”ujarnya. Sebab, bencana di Padagimo Sulteng memang tidak ditetapkan sebagai bencana nasional. Padahal bencana Sulteng lebih parah dari bencana yang pernah ada di Indonesia. Karena setelah gempa diikuti tsunami dan likuefaksi
“Anehnya oleh pemerintah pusat bencana Sulteng ini hanya ditetapkan bencana daerah,”jelasnya.
Berkaitan ini, pihaknya lanjut Budi Luhur masih menerima keluhan soal penagihan kredit Perbankan atas jaminan rumah yang sesungguhnya sudah tidak memiliki fisik. “Dari Petobo misalnya, sudah ada yang tidak punya jaminan lagi. Jaminan yang wujudnya sudah tidak ada,”tambahnya.
Suryanto, dalam kesempatan ini meminta pihak Perbankan harus prihatin dengan kondisi itu. Ia berharap pihak Baknk bisa lebih arif, bijaksana dan bermura. “Walaupun ada keperdataan dipersoalan ini,”katanya. Menurut Suryanto, mediasi permasalah hutang penyintas ini datang dari kalangan menengah kebawah. Yang namanya masih tetap tercatat sebagai orang yang wajib membayar kewajiban di Perbankan.
Meski memang Perbankan di daerah tidak punya kewenangan. Masalah lain yang mereka hadapi adalah ancaman catatan hitam Perbankan jika tidak mampu melunasi hutang. “Mereka menjadi catatan hitam. Lalu tidak bisa lagi diberi pinjaman. Ini bisa selesai kecuali ada pemutihan hutang. Harapan kita ke perbankan memberi gambaran soal ini,”harapnya.
Sementara itu, Soni Tandra mengaku belum mengetahui gambaran atau sikap pemerintah dan kebijakan soal bencana ini. Utamanya soal perlakuan nasabah yang menjaminkan rumahnya ke Perbankan. Perbankan menurutnya diharap perlu juga pertimbangkan dampak bencana alam. Terlebih saat ini kemungkinan penyintas kreditur boleh jadi terdampak lagi bencana non alam Covid 19.
Iapun menanyakan soal aturan finalti yang diterapkan Perbankan ketika seorang kreditur ingin melunasi hutang lebih awal. “Finalti pelunasan yang lebih besar dari bunga. Harusnya bunganya sudah jadi ringan.Kenapa orang harus dipaksa lebih lama berkredit,” tanya Soni Tandra.
Selanjutnya Hidayat Pakamundi yang mengutarakan bahwa Pansus ingin mendorong lahirnya sebuah rekomendasi agar Perbankan bisa melakukan hapus buku dan hapus tagih bagi nasabah yang terdampak bencana. “Seperti di Aceh. Begitu banyak kebijakan yang dilahirkan untuk mengurangi beban para korban bencana,”pungkasnya. (mdi/palu ekspres)
