PALU EKSPRES, PALU– Pemerintah Kota (Pemkot) Palu tahun ini kembali masuk sebagai nominator daerah dalam ajang Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) yang diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Republik Indonesia (RI).
Ini menjadi tahun ke lima Pemkot Palu masuk ajang yang sebelumnya bernama Anugrah Pangripta tersebut. Tahun 2018 silam, Kota Palu bahkan berhasil meriah juara pertama. Dengan membawa Musrenbang inklusif sebagai inovasi daerahnya.
Kepala Bidang Data dan Informasi Bappeda Palu, Ibnu Mundzir menjelaskan, sejauh ini Kota Palu sudah memasuki 17 besar nominator lomba PPD ini. Panitia dan tim penilai dari Kementerian PPN/Bappenas tengah melakukan penilaian-penilaian terhadap dokumen-dokumen perencanaan yang telah diserahkan.
Saat ini penilaian sudah memasuki tahap dua dengan sesi wawancara. Setelah sebelumnya melalui penilaian pertama dengan penilaian dokumen.
“Sesi wawancara ini dari juri dan tim pakar, profesional, jurnalis dan NGO yang terlibat senagai penilai oleh Bappenas,” kata Ibnu, Kamis (18/3/2021).
Selanjutnya nanti akan ada penilaian tahap ketiga. Di mana para tim juri akan datang melihat secara langsung kegiatan dan inovasi daerah yang diajukan sebelumnya.
“Ini menuju 10 besar nominator. Kalau kita sudah didatangi langsung, maka Palu sudah masuk 10 besar,”katanya.
Penilaian dalam ajang PPD secara umum menurutnya adalah penilaian atas keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang ditentukan dalam menyiapkan perencanaan.
“Kebersihan pembangunan itu adalah hasil resultante dari keberhasilan daerah dalam menyiapkan perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian pembangunan. Hal yang menjadi penting adalah keterpaduan dari ketiganya,” paparnya.
Setiap tahun tujuan penilaian PPD berbeda . Tahun ini PPD bertujuan mendorong pemerintah daerah untuk menyusun dokumen perencanaan yang konsisten, komprehensif, terukur dan dapat dilaksanakan.
Mendorong integrasi, sinkronisasi dan sinergi pemerintah pusat dan daerah. Mendorong pemerintah daerah melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien dalam mencapai sasaran pembangunan.
Lalu mendorong inovasi daerah dalam perencanaan pembangunan daerah.
“Inovasi Pemkot Palu setiap tahun berbeda. Sewaktu Palu mendapat juara pertama adalah inovasi Musrenbang inklusif. Tahun ini yang kita angkat adalah relokasi partisipatoris bagi warga terdampak bencana di Kelurahan Mamboro Barat. Karena kita anggap menjadi pemecah terhadap permasalahan,”sebutnya.
Inovasi itu sekaitan dengan upaya warga dan sejumlah pihak dalam menyelesaikan permasalah relokasi warga terdampak dengan cara bergotong royong.
Dimana warga bersama pemerintah kelurahan setempat berupaya dalam mencari lahan relokasi. Lalu membebaskan lahan itu secara partisipatif warga lainnya.
“Jadi ada pihak yang menanggulangi pembebasan lahan itu. Ada yang tanggung pembelian lahan. Lalu masyarakat kemudian mencicil untuk mendapat lahan tersebut,”jelasnya lagi.
Selain itu, adanya partisipasi darul sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memfasilitasi pembuatan side plant untuk mengatur secara teknis penempatan warga pada lahan tersebut. Termasuk memfasilitas hunian bagi kalangan disabilitas.
“Ada partisipasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk kepentingan legalitas kepemilihan lahan secara hukum dalam bentuk sertiifkasi lahan secara gratis. Intinya terjadi kolaboratif dan melibatkan pemerintah kelurahan,”paparnya.
Selanjutnya partisipasi dari salah seorang pegawai kelurahan setempat. Sebagai pemilik lahan. Lalu menjualnya kepada warga. Namun biaya atas pembelian lahan yang diterimanya digunakan kembali untuk membangun masjid.
Pihaknya juga memasukkan terkait sensitif respon Pemkot Palu dalam penanganan wabah Covid-19.
Ibnu Mundzir menambahkan, setiap tahapan dokumen perencanaan dan inovasi tersebut akan dinilai dengan persentase poin berbeda.
Misalnya aspek perencanaan pembangunan dengan nilai 30persen. Yang didalamnya capaian tentang pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan.
Lalu kualitas dokumen dengan sebesar 20persen. Ini seputar keterkaitan, konsistensi dan kelengkapan.
Selanjutnya aspek penyusunan dokumen sebanyak 30persen. Mulai dari button up, top down, teknokratik, politik.
“Yang inovasi ini dihitung dengan poin 20 persen. Lumayan. Yakni sekaitan input, proses, output dan outcomenya. Apa manfaat, solusi dan kebaruan yang dihasilkan dari inovasi tersebut,”terangnya.
Jika tahapan penilaian itu selesai. Mal selanjutnya tinggal menunggu pengumuman 10 besar. Yang rencana akan diumumkan dalam Musrenbang Nasional tahun ini.
“Jadi kalau kita lolos ke 10 besar kita akan dikunjungi. Untuk melihat semua apa yang sudah diserahkan. Penilaiannya dalam waktu tidak terlalu lama. Sebab, hal yang baru dari tahun ini penilaiannya memakai digital evaluasi sistem,” kata Ibnu Mundzir. (mdi/palu ekspres)
