PALU EKSPRES, PALU– Anggota DPRD Palu, Ahmad Al Idrus memprotes penggantian nama jalan Anoa 1 menjadi Jalan Lalove dan Jalan Nokilalaki II menjadi Jalan Borobudur.
Untuk jalan Lalove, dia berpendapat sebaiknya Lalove cukup hanya nama jembatan saja. Tidak perlu sekaligus mengganti nama jalan.
“Jembatannya saja tetap Lalove, kalau jalan, ya janganlah,” kata Niko, sapaan akrabnya, Jumat (26/3/2021).
Sementara untuk jalan Nokilalaki II yang kini telah berganti plang menjadi Borobudur, Niko menyebut ini sudah sangat keterlaluan.
“Kalau Borobudur inikan talanjur sudah. Dia kasi keluar plang Nokilalaki, dia kasi keluar Borobudur. Pertanyaannya dari mana itu,” tanya Niko.
Menurut dia, penggantian nama jalan harus dilakukan sesuai usulan warga setempat. Sebagaimana Peraturan Daerah (Perda) terkait yang mengatur hal itu.
Ditanya mengenai dasar untuk penolakan dirinya atas bergantinya nama jalan tersebut, Niko menjawab hal ini bisa memicu warga di tempat lain yang akan seenaknya melakukan penggantian plang nama jalan.
“Jadi bukan soal nama jalan. Masalahnya, besok-besok kalau ada lagi yang mau, bisa saja semena-mena melakukan itu.
Bagaimana kalau kebetulan kantor PDIP di Jalan Nokilalaki. Atau saya ganti jalan Megawati? Boleh ndak. Kan begitu pertimbangannya,”sebut Ketua DPC PDIP Palu ini.
Karena itu, Niko meminta dan berharap, Pemerintah Kota Palu bisa segera mengembalikan nama-nama jalan tersebut seperti sedia kala.
“Kembalikan. Dan saya yakin itu tidak prosedural,”tegasnya.
Ketua DPRD Palu Iksan Kalbi sepakat dengan hal ini. Ikhsan bahkan menilai penggantian nama jalan akan menyulitkan warga dalam hal administrasi kependudukan mereka.
“Warga di situ kalau sudah terlanjur pakai alamat sesuai nama jalan sebelumnya, pasti akan kerepotan. Masa mereka mau ganti-ganti alamat dalam KTP,” kata Ikhsan.
Ikhsan berharap, hal ini harus menjadi perhatian pemerintah. (mdi/palu ekspres)
