PALU EKSPRES, PALU– Kawasan pertambangan di Kota Palu akhirnya disepakati masuk dalam draft Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Palu tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) tahun 2021 -2041.
Kesepakatan itu dilakukan setelah perdebatan panjang antara Panitia Khusus (Pansus) Ranperda RTRW DPRD Palu dan Pemerintah Kota (Pemkot) dalam beberapa kali pembahasan.
Untuk diketahui sebelumnya, Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan (DPRP) Palu, Rizal menjelaksan, bahwa draf Ranperda RTRW Palu ini sebelumnya disusun oleh Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui jasa konsultan.
Menurutnya, draft ini diserahkan kembali kepada Pemkot Palu setelah mendapat persetujuan substansi (Persub) dari Kementerian ATR/BPN. Pemkot dan pihak terkait lainnya hanya sebatas dilibatkan dalam beberapa kali Focus Discussion Group (FGD). Dengan kata lain, Pemkot hanya menjadi bagian dalam FGD tersebut.
Kata Rizal, dalam draft Ranperda RTRW ini tidak memuat secara khusus adanya kawasan pertambangan bahan batuan di Kelurahan Loli dan Watusampu maupun pertambangan emas di Kelurahan Poboya. Yang ada hanya sebatas pertambangan galian c di wilayah sungai.
Ini artinya seluruh kegiatan pertambangan bahan batuan dan emas itu dianggap melakukan pelanggaran Perda RTRW. Apalagi memang dalam Perda RTRW tahun 2010 pun tidak memuat adanya kawasan pertambangan.
Meski begitu, pada prinsipnya pula terang Rizal, perubahan substansi dalam Ranperda bisa tetap dilakukan. Semisal kawasan pertambangan ini memang harus dimasukan kembali dalam draft Ranperda RTRW.
“Tapi harus mendapat Persub kembali dari pihak Kementrian ATR/BPN,”katanya.
Ketua Pansus Ranperda RTRW DPRD Palu, H Nanang menjelaskan, pertimbangan untuk mengakomodir kawasan pertambangan dalam draf Ranperda ini karena adanya hasil konsultasi dengan pihak Kementrian ATR/BPN.
Menurutnya, pihak Kementerian ATR/BPN justru meminta Pansus untuk melakukan sinkronisasi antara muatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Ranperda RTRW yang tengah dibahas. Sebab katanya, kawasan pertambangan tersebut telah terakomodir dalam RDTR.
“Pansus diminta melakukan sinkronisasi tersebut,”jelas H Nanang, Jumat (23/4/2021) pekan lalu.
Sementara itu, Anggota Pansus, M Syarif menjelaskan, pertimbangan lain yang menjadi dasar untuk mengakomodir kawasan pertambangan itu tak lain karena saat ini seluruh kegiatan pertambangan tersebut justru telah mengantongi izin. Tambah lagi, kegiatan pertambangan ini sudah terjadi puluhan tahun secara luas dan melibatkan banyak masyarakat.
“Siapa yang mengeluarkan izinnya. Ini kesalahan sejak puluhan tahun. Bayangkan saja, hingga izin lingkungan (AMDAL) telah dikeluarkan untuk kegiatan pertambangan ini,”jelasnya.
Syarif kemudian berpendapat, Pansus RTRW pun justru bisa dianggap melakukan kesalahan jika tidak memasukkan kawasan pertambangan dalam Ranperda RTRW.
“Ya kita bisa melakukan kesalahan. Sebab kegiatan pertambangan ini terjadi nyata tapi tidak masuk dalam Perda,”ujarnya.
Namun menurutnya, persetujuan Pansus ini masih akan mendapat pembobotan dari Gubernur Sulteng melalui proses fasilitasi Gubernur terhadap setiap draft Ranperda yang telah dibahas ditingkat kabupaten/kota.
“Ya kita lihat nanti bagaimana hasil fasilitasi Gubernur,”paparnya.
Sementara itu, Muslimun, anggota Pansus lainnya mengaku apa yang menjadi pembahasan Pansus ini juga masih akan melalui kajian ditingkat Pemerintah Provinsi Sulteng.
“Karena memang ini juga hasil konsultasi Pansus ke Kementerian ATR/BPN. Kita lihat saja bagaimana nanti hasil fasilitasi Gubernur Sulteng,”demikian Muslimun. (mdi/palu ekspres)
