Slamet Riyadi Cante. Foto: Istimewa
PALU EKSPRES, PALU – Kesepakatan jajaran Puskesmas Birobuli Kecamatan Palu Selatan untuk membagi dana Covid-19 kepada Tenaga Kesehatan (Nakes) dinilai cenderung mencederai hati rakyat.
Pasalnya, di tengah kesulitan ekonomi yang dihadapi saat ini, justru seharusnya bagaimana berpikir untuk meringankan beban masyarakat. Bukan malah membagi – bagi dana seperti yang sering dilakukan pada organisasi swasta dengan istilah pembagian Sisa Hasil Usaha.
Demikian pendapat Pengamat Kebijakan Publik Universitas Tadulako, Slamet Riyadi Cante, menanggapi isu tersebut.
Sebaiknya kata Slamet Riyadi, dana Covid-19 dimanfaatkan secara maksimal untuk pelayanan masyarakat. Seperti menggratiskan test Covid-19 bagi masyarakat yang terdampak agar lebih ditingkatkan layanannya.
Dia menilai perilaku birokrasi pemerintah seperti ini terkesan tidak konsisten dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Sense of bilonging atau kepekaan sosial yang terkesan diabaikan.
Terlebih menurutnya, yang menjadi dasar keputusan ini tidak didasari dengan Petunjuk Teknis (Juknis).
“Ini patut disesalkan,” ujarnya.
Demikian dengan istilah pembagian yang didasari kemanisan hati. Sebagaimana dikemukakan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu. Hal ini berkesan kurang elok dan tepat dalam perspektif implementasi kebijakan publik.
“Karena tenaga kesehatan sudah dapat gaji setiap bulan. Idealnya tenaga honor saja yang dapat insentif,” sebutnya.
Mantan Dekan FISIP Untad ini mengemukakan, salahsatu tuntutan terhadap birokrasi pemerintah saat ini adalah memiliki responsif terkait berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat.
“Sebaiknya dana Covid-19 dimanfaatkan secara maksimal untuk pelayanan masyarakat. Seperti menggratiskan test Covid-19 bagi masyarakat yang terdampak agar dtingkatkan pelayanannya,” demikian Slamet Riyadi (**/mdi/palu ekspres)
