JAKARTA, PE – Pemerintah masih bersikap lunak terhadap PT Freeport Indonesia (PT FI).
Persoalan yang tengah membelit pemerintah dan PT FI diharapkan bisa diselesaikan melalui jalur perundingan. Padahal, PT FI sudah mengancam akan mengajukan gugatan ke arbitrase internasional.
’’Kita ingin dicarikan solusi yang win-win. Karena ini urusan bisnis,’’ ujar Presiden Joko Widodo setelah meluncurkan kartu keluarga sejahtera (KKS) di Cibubur, Rabu (23/2).
Karena itu, dia menunjuk menteri untuk membicarakan solusi terbaik bersama Freeport. Dia memilih menunggu hasil pembicaraan dengan Freeport.
’’Tapi, kalau memang sulit diajak musyawarah, sulit diajak berunding, saya akan bersikap,’’ ujarnya.
Di sisi lain, Wakil Presiden Jusuf Kalla lebih memprioritaskan jalur perundingan untuk menyelesaikan masalah perubahan kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PT FI.
Dia tak berharap persoalan tersebut sampai dibawa ke arbitrase.
”Itu (arbitrase) adalah hal yang biasa bisa terjadi. Tapi, kita mengutamakan perundingan,” ujar JK seusai kembali dari World Ocean Summit 2017 di Nusa Dua, Bali.
Dia pun sudah berbicara dengan Jokowi dan Menteri ESDM Ignasius Jonan.
”Kemudian tadi bicara dengan Pak Luhut (Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan,) agar ini diatur perundingan yang baik, lah,” imbuh dia.
Opsi arbitrase itu memang mengemuka saat CEO Freeport-McMoran Richard C. Adkerson datang ke Indonesia.
Dia mengancam dalam waktu 120 hari harus ada kepastian investasi. Khususnya soal perhitungan pajak dan divestasi saham perusahaan minimal 51 persen.
Selain itu, perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut menginginkan kepastian operasi kontrak karya mereka yang habis 2021 bisa diperpanjang hingga 2041.
(JPNN/PE)
