PALU EKSPRES, PALU – Panitia Khusus (Pansus) pengawasan penanganan Covid-19 DPRD Sulteng mempertanyakan sejumlah hal terkait kesiapan Satuan Tugas (Satgas) penanganan Covid-19 Provinsi Sulteng menyusul adanya sejumlah kebijakan pengetatan wilayah serta menjelang mudik lebaran Idul Fitri tahun ini.
Pertanyaan demi pertanyaan dikemukakan Ketua Pansus , Sonny Tandra dan sejumlah anggota Pansus dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), yang digelar Rabu (5/5/2021).
Utamanya terkait pembahasan Rencana Kerja ( Renja), Rencana Aksi (Rensi) dan Rencana Anggaran ( Renggar) terkait pengawasan dan penanggulangan Covid- 19.
Sonny menyebut pihaknya belum melihat adanya langkah kongkrit yang akan dilakukan Satgas terkait rencana larangan mudik pemerintah. Padahal kata dia larangan itu efektif sudah mulai berjalan pada tanggal 6 Kamis (6/5/2021).
“Kami belum melihat bagaimana penganggaran untuk kegiatan ini. Bagaimana rencana kerjanya dan rencana aksinya,”kata Sonny Tandra.
Apalagi menurut dia pemerintah telah menggelontorkan anggaran miliaran rupiah terkait hal ini. Jangan sampai kata dia, temuan BPK RI tahun 2020 terulang kembali tahun 2021. Dimana anggaran penanganan Covid-19 tidak terserap seluruhnya.
Demikian halnya dengan rencana Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro tingkat desa dan kelurahan. Sonny mengaku belum mendapat penjelasan secara teknis terkait kesiapan penerapan PPKM mikro tersebut.
“Satgas perlu memberi keyakinan bagi DPRD tentang strategi penanganan dan rencana aksi. Karenanya tahun ini harus ada strategi dan perencanaan yang matang,”tanya Sonny Tandra.
Wakil Ketua Satgas Covid-19 dari Polda Sulteng, Kombes Pol Al Afriandi, mengemukakan, dalam beberapa kali pertemuan Satgas yang digelar bersama, pihaknya memang belum mendapat gambaran soal kesiapan tersebut.
“Siapa bekerja apa, anggaran dari mana, melekatnya dimana.
Berapa tim yang ditugaskan untuk menjaga pada enam pintu masuk lintas provinsi ini,”ungkapnya.
Sementara itu, Kasatpol PP Sulteng Nadir pun mengaku, bahwa sejauh ini penganggaran yang dilakukan baru sebatas versi Satpol-PP Sulteng.
Selanjutnya terkait petugas jaga perbatasan, menurutnya, saat ini jumlah personil Satpol PP Sulteng sangat terbatas jika ditugasi berjaga di enam pintu perbatasan.
“Bahkan ada personil kita yang tidak mau ditugasi jaga pos perbatasan mengingat ini juga menjelang lebaran,”ungkapnya.
Sebelumnya Sekretaris Covid 19, yang juga Plt Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulteng, Mulyono menjelaskan bahwa dari segi anggaran pada prinsipnya sudah terdistribusi ke masing masing OPD teknis terkait.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Sulteng bahkan menyebut pihaknya siap untuk mencairkan segala pengajuan anggaran penanangan Covid-19 dari seluruh OPD terkait sepanjang telah memasukkan rencana kerja anggaran. (mdi/palu ekspres)
