JAKARTA, PE – Pengamat pertambangan dan energi dari Universitas Gajah Mada (UGM) Fahmi Radhi menilai PT Freeport Indonesia (PTFI) selama ini memang tidak mau dikontrol oleh pemerintah. Anak usaha Freeport-McMoRan itu bahkan selalu melontarkan ancaman yang sama saat status kontraknya dipersoalkan pemerintah Indonesia.
“Ancaman Freeport selalu begitu, setop produksi, PHK besar-besaran dan menempuh arbitrase,” ujar Fahmi dalam diskusi bertajuk Republik Freeport di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (25/2).
Makanya, kata dia, di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pemerintah Indonesia sering tak berkutik menghadapi Freeport. Misalnya, Jero Wacik saat menjadi menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM) tetap mengizinkan Freeport mengekspor konsentrat.
Padahal, UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba mengharuskan perusahaan mineral membangun semelter. Parahnya, keringanan untuk PTFI juga berlanjut di era Presiden Joko Widodo.
Saat Sudirman Said menjadi menteri ESDM, pemerintah juga memberi keringanan ke PTFI untuk mengekspor konsentrat. Bahkan, kata Fahmi, menteri ESDM yang akhirnya dicopot itu mengeluarkan surat jaminan perpanjangan kontrak PTFI.
“Di awal-awal Sudirman Said bertindak lebih jauh, beri jaminan perpanjangan. Waktu itu Presiden Jokowi belum mendukung,” tegasnya.
Namun kini, kata Fahmi, pemerintah menunjukkan sikap lebih tegas. Menteri ESDM Ignasius Jonan menunjukkan ketegasan dengan menantang Freeport.
“Sekarang Jonan tegas, silakan ke arbitrase. Pak Jokowi juga akan bersikap, sikat saja di situ,” tegas dia.
Karenanya Fahmi menegaskan, tidak ada salahnya jika rakyat Indonesia mendukung sikap pemerintah yang tegas terhadap Freeport. “Kalau pernah ada Aksi 212 (Aksi Bela Islam, red), kita adakan juga gerakan geruduk Rreeport,” cetusnya.
(fat/jpnn/PE)
