PALU EKSPRES, PALU – Pemerintah Kota (Pemkot) Palu mengakomodir anggaran Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRD Palu tahun 2022. Rencana pemberian dana Pokir ini telah melalui pembahasan bersama setiap Komisi DPRD Palu dan mitra kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Jumat 10 Juni 2021 pekan lalu penyampaian Pokir dalam perencanaan penganggaran pemerintah daerah dibahas bersama Komisi C DPRD Palu dan Bappeda serta Dinas Pekerjaan Umum.
Ketua Komisi C DPRD Palu Anwar Lanasi menjelaskan, rapat pembahasan digelar untuk singkronisasi perencanaan politik dan rencana pembangunan daerah.
Menurutnya, Pokir pimpinan dan anggota merupakan hasil penjaringan aspirasi (Reses).
“Pada prinsipnya kami berharap Pokir ini bisa terakomodir di tahun anggaran 2022,”harap Anwar Lanasi.
Sementara itu Kepala Bappeda Palu Arfan menjelaskan, usulan hasil Reses pimpinan dan Anggota DPRD Palu sudah dimasukkan dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
Menurutnya, seluruh anggota DPRD juga sudah memiliki masing-masing akun dalam SIPD. Untuk saat ini penginputan Pokir dalam akun SIPD Anggota DPRD Palu dilakukan pihak Sekretariat DPRD.
“Kedepan harusnya yang input masing-masing anggota DPRD. Karena sudah ada akun anggota yang telah diregistrasi,”jelasnya.
Dalam rapat bersama ini sejumlah anggota komplen terhadap rencana Pokir tersebut.
Misalnya Sucipto yang mempermasalahkan namanya tidak tercantum dalam SIPD. Sucipto malah mengancam akan meninggalkan ruangan rapat.
“Dari 35 anggota DPRD hanya saya sendiri yang belum masuk. Padahal usulan reses paling sedikit. Justru saya punya yang tidak ada. Karena permasalahan untuk bagi-bagi,”kata Sucipto.
Sementara Muslimun mempermasalahkan refocusing anggaran yang ditetapkan setelah APBD ditetapkan.
Sementara Syarif menilai ada kesan Pemkot Palu lebih memprioritaskan OPD daripada usulan DPRD.
“Usulan DPRD yang selalu justru dikesampingkan,”jelasnya. (mdi/palu ekspres)
