PALU EKSPRES, PALU – Wali Kota Palu Hadianto Rasyid mengungkapkan kurang lebih 125 hektare lahan di Kelurahan Pantoloan Boya, Kecamatan Tawaeli, tidak terkelola dengan baik.
Menurutnya, temuan ini adalah hasil identifikasi potensi kelurahan yang menjadi salah satu tujuannya berkantor di kelurahan tersebut.
“Alhamdulillah kita turun lapangan, di Pantoloan Boya sudah ada beberapa hal yang potensial. Yakni 125 sampai 130 hektare lahan yang tidak termanfaatkan,” kata Hadianto dalam pertemuan dengan tokoh masyarakat Pantoloan Induk, Kamis (24/6/2021) di Kantor Lurah Pantoloan Induk.
Terhadap lahan itu, pihaknya kata Hadianto akan melakukan kajian-kajian untuk rencana pengembangan sektor perkebunan dalam program besar agro wisata. Termasuk mengidentifikasi para pemilik lahan.
Dia menggambarkan pengembangan yang bisa dilakukan atas lahan tersebut adalah perkebunan jagung.
Karena masa panen jagung yang tidak membutuhkan waktu lama.
“Kalau dari 125 hektare hasil olahannya sesuai identifikasi adalah 5 ton per hektare. Dengan begitu ada sekitar 750 ton jika sekali panen. Namun apakah hasilnya sebesar itu? Nah, ini penyuluh sedang saya minta identifikasi soal. Demikian juga halnya terhadap potensi tanaman kelapa,” ujarnya.
Wali kota menambahkan Pemkot berencana ingin membangun agro wisata sebagai tematik pada masing-masing kelurahan. Tapi hal ini kata dia harus diidentifikasi terlebih dulu.
“Bisnis planingnya seperti apa? Makanya konsep agro wisata ditahan dulu untuk dikaji dan dianalisis dengan baik. Jangan sampai ada gelontoran dana tapi hasilnya belum terukur dan hasilkan produksi,” terangnya.
Pemerintah kita lanjut dia harus tepat dalam membelanjakan anggaran. Karenanya, ia berharap masyarakat bisa saling mendukung atas rencana program kerja Pemkot Palu.
“Kalau kita ingin kawasan ini diperbaiki, maka kita harus bersepakat saling memberi dukungan,”tandasnya.
Hadianto kembali menegaskan, bahwa dalam waktu 3 bulan ke depan akan berkantor langsung di kantor kelurahan. Tiga kelurahan yang menjadi titik berkantor adalah Kelurahan Pantoloan Boya, Kawatuna dan Watusampu. Atau wilayah-wilayah perbatasan.
Hal ini bermaksud terbangun komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Sehingga masyarakat tidak merasa jauh dari pemerintah. Sekaligus ingin melatih aparatur sipil negara untuk bisa memberi perhatian pada wilayah-wilayah perbatasan.
“Karena Palu itu bukan hanya kantor Wali Kota. Tapi mulai dari Pantoloan ke Watusampu itu juga bagian dari Kota Palu yang perlu mendapat perhatian,” demikian Handianto. (mdi/palu ekspres)
