PENYANDANG khusus atau disabilitas dalam pemberitaan media seringkali digambarkan sebagai orang yang menyedihkan yang harus dikasihani. Atau sebaliknya, ketika mereka melakukan prestasi, orang penyandang khusus yang dulunya disebut cacat, dianggap superhero atau manusia super.
Laporan: Anita Anggriany Amier, Pemred Palu Ekspres
Bahkan untuk menyebut mereka pun, beberapa kali harus berganti istilah, cacat, disabilitas, penyandang khusus, juga di Indonesia digunakan istilah tuna rungu, tuna wicara, tuna daksa, dan lain sebagainya.
Padahal mereka tidak meminta perhatian khusus, mereka hanya mau diperlakukan selayaknya manusia ‘normal’ lainnya. Yang membedakan mereka hanya perlu mendapat fasilitas yang tidak sama dengan manusia biasa.
Terlepas itu, isu tentang disabilitas pun tidak mendapat perhatian banyak untuk menjadi bahan tulisan di media. Dianggap tidak menarik dan tidak penting sebagaimana yang lainnya.
Begitulah suasana bathin dan situasi yang sering dialami para penyandang khusus ini. Hal tersebut terungkap dalam seminar nasional daring yang bertajuk Media dan Disabilitas yang digelar Lembaga Pers Dr Soetomo dalam rangka memperingati HUT lembaga pendidik jurnalis yang ke-33 itu, Jumat (23/7/2021).
Cheta Nilawati, wartawan Tempo penyandang disabilitas tuna netra, mengatakan media sering terjebak ketika mulai menulis tentang para disabilitas. Pemberitaan tentang mereka seringkali jatuh pada menulis tentang profil mereka yang cacat, lalu bila mereka berprestasi ditulis seperti manusia super.
Padahal kata dia, ketika ada salah satu indra mereka yang kurang, selalu ada indra yang dilebihkan. Misalnya tak bisa melihat maka indra lain akan diberikan kelebihan untuk bisa membantu yang kurang itu.
“Tuliskan saja apa yang mereka lakukan bila mereka berkarya, bila dia tuna wicara maka tuliskan saja bagaimana cara dia berkomunikasi dengan orang dan bagaimana dia menyampaikan pesan. strength point-nya disitu. Jangan jatuh pada profiling, ” ujar Cheta yang menderita kebutaan pada usia dewasa.
Cheta menegaskan penting bagi semua pihak termasuk media mengetahui dan mengabarkan bahwa penyandang disabilitas itu harus diterima sebagai keberagaman fisik.
“Bahwa keberagaman fisik ini harus diterima sebagai sebuah kenyataan. Gambarkan saja keisitmewaannya karena keberhasilannya, karena dia layak bukan karena dia disabilitas,”tandasnya.
LPDS sengaja memilih tema disabilitas mengingat jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 30,38 juta jiwa atau 14,2 persen dari penduduk. Namun selama ini penyandang disabilitas belum banyak mendapat perhatian.
Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial, Harry Hikmat mengakui bahwa masih banyak keterbatasan dan perlakuan diskriminasi yang diterima oleh para penyandang khusus ini. Dua diantaranya adalah keterbatasan mengakses informasi dan mengakses kebutuhan dasar layanan kesehatan.
Maka kata Harry, media massa berperan untuk mengetahui, memperjuangkan kebenaran, mengubah cara pandang masyarakat terhadap penyandang khusus.
“Banyak yang tidak diharapkan dari media massa yang jatuh pada stereotype yang pada akhirnya menimbulkan diskriminasi,” ujar Harry mengritisi media.
Harry berharap ada media memiliki pedoman pemberitaan ramah penyandang disabilitas bahwa disabilitas sebagai bagian dari masyarakat yang inklusif.
Ketua Dewan Pers, Prof Mohammad Nuh menyitir Alquran Ali Imran: 191 ; ’Tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia’. Kata mantan menteri Pendidikan ini, Di semua sector ada yang diciptakan bersifat khusus, ada juga yang umum.
“Manusia juga. Kita hanya harus mengikuti kaidahnya masing-masing. Untuk yang khusus maka digunakan treatmen khusus demikian juga yang umum,“ kata Mohammad Nuh.
Berdasarkan UU sebenarnya tugas negaralah untuk melindungi disabilitas. Kalau tidak, kata bekas menteri Komunikasi dan Informastika itu, berarti negara abai kepada tugasnya.
Namun terlepas dari itu, ada tugas kemanusiaan yang menjadi ‘kewajiban kita termasuk media yaitu memanusiakan manusia, Humanizing the Human Being, Kata Prof Nuh.
Kenapa media? Karena media bisa menjangkau luas. “Sayang kalo pers tidak menggunakan kesempatan untuk melakukan aspek edukasi ini. Membangkitkan empati publik dan public policy (kebijakan publik) untuk pemerintah,” tandas Prof Nuh.
Prof Nuh mengatakan media bisa mengeksplorasi dan memfasilitasi untuk menumbuhkan kepercayaan diri dan kontribusi yang maksimal dari para penyandang disabilitas. Bukan sebaliknya menjadi stigma negatif. “Supaya disabilitas bisa berkontribusi.”
Media kata Prof Nuh, harus mempromosikan dan menumbuhkan kesadaran empatik publik tentang pentingnya dan mulianya memberikan perlindungan dan memenuhi hak-hak masyarakat berkebutuhan khusus ini.
“Pers memungkinkan yang tidak mungkin. Tugas pers mencari kekuatan para kebutuhan khusus bukan kekurangannya,” ujar Prof Nuh. Sehingga 22,5 juta (8,85 %) warga Indonesia yang menyandang disabilitas ini mendapatkan perlakuan yang layak sebagaimana warga negara yang lain dan mereka bisa berkontribusi bagi kemaslahatan negara dan bangsa. ***
