PALUEKSPRES, PALU– 120 prajurit TNI Batalyon Infanteri Para Raider 502/Ujwala Yudha dikembalikan ke kesatuannya setelah memperkuat Satuan Tugas (Satgas) Operasi Madago Raya di Provinsi Sulawesi Tengah selama 9 bulan.
Pelepasan prajurit TNI yang bermarkas di Jabung Malang Jawa Timur ini dipimpin langsung Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Polisi Rudy Sufahriadi di lapangan apel Polda Sulteng, Jumat sore (8/10/2021).
“Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas keberhasilan dalam pelaksanaan tugas operasi Madago Raya,” kata Kapolda Sulteng dalam sambutannya saat melepas prajurit TNI yang memiliki moto Ujwala Yudha ini.
Sebagai prajurit sapta marga dan prajurit professional kata Kapolda, harus menyadari bahwa prestasi yang telah diraih harus dapat dipertanggungjawabkan dan dipertahankan. Bahkan, prestasi tersebut hendaknya dapat dijadikan pelajaran serta sumber inspirasi guna menghadapi tugas selanjutnya.
Sementara itu, Kabidhumas Polda Sulteng Kombes Polisi Didik Supranoto kepada sejumlah media mengungkapkan, prajurit TNI dari Yonif Para Raider 502/Ujwala Yudha hari ini, Jumat (8/10/2021), dikembalikan ke kesatuan yang bermarkas di Jabung Malang Jawa Timur.
“Mereka telah selesai melaksanakan tugas Bawah Kendali Operasi (BKO) Madago Raya di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, selama 9 Bulan,” kata Didik.
Didik mengatakan, tugas dan peran prajurit TNI Yonif Para Raider 502 akan digantikan oleh Prajurit TNI Yonif 714/Sintuwu Maroso yang bermarkas di Poso, Sulawesi Tengah.
“Misi prajurit TNI Yonif 714 sama yaitu mendukung Polri dalam pelaksanaan Operasi Madago Raya untuk membantu melakukan pengejaran dan pencarian sisa DPO teroris Poso, yang saat ini tinggal 4 orang,” kata Didik yang juga Kasatgas Humas Ops Madago Raya.
Untuk diketahui, operasi Madago Raya saat ini memasuki tahap IV yang akan berlangsung dari tanggal 1 Oktober hingga 31 Desember 2021. Upaya persuasif humanis (soft approach) akan terus ditingkatkan oleh Satgas Operasi Madago Raya. “Tetapi penegakkan hukum (hard approach) kepada para pelaku juga akan diambil apabila upaya persuasif humanis tidak diindahkan,” kata Didik. (bid.paluekspres)
