PALUEKSPRES, PARIMO – Kepala Sub Bidang Sosial Budaya (Sosbud) 1, Badan Pengembangan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) Irdan mengatakan, pihaknya berhasil melakukan penanganan kasus stunting di 36 Desa di daerah itu, mencapai 11, 4 persen.
Menurut Irdan, dalam hal penanganan, masih terdapat beberapa program yang berdasarkan persentasenya dinilai masih jauh dari harapan. Salah satunya, pelayanan sosial berupa bantuan pangan, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Program Keluarga Harapan (PKH) serta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) capaiannya masih rendah.
Secara umum kata dia, program tersebut telah sampai kepada masyarakat. Namun, hal tersebut, perlu dipacu kembali, sehingga frekuensi dari program itu bisa meningkat.
“Berdasarkan prestasi cukup signifikan. Sasaran lain dalam penanganan stunting adalah pasangan masa subur yakni remaja, mencapai 40 persen,” ujarnya.
Meskipun kata dia, sebelumnya terkendala dengan adanya pandemi COVID-19. ” Tetapi apabila beralasan karena adanya pandemi mungkin saja akan sulit untuk mencapai itu,” kata Irdan saat ditemui di Parigi, Senin (8/11/2021).
Untuk tahun depan kata dia, pihaknya menargetkan penanganan stunting bisa mencapai 80 persen. Karena aktivitas belajar mengajar khususnya jenjang SMA telah aktif kembali.
“Terkait dengan ini, persentase saat ini telah mencapai 11,4 persen hal itu menjadikan fokus yang luar biasa dalam hitungan angka,” jelasnya.
Lanjut dia mengatakan, dalam penanganan stunting saat ini pihaknya fokus pada 36 desa di daerah itu. Olehnya, jika hal ini ditangani dengan serius, kasus kekerdilan tersebut dapat diturunkan setiap tahunnya.
“Ternyata apa yang kita lakukan, telah memberikan dampak terhadap penurunan frekuensi yang ada di Kabupaten Parigi Moutong, itu kita lakukan setiap tahunnya,” ungkapnya.
Kemudian, untuk tahun 2022 nanti tambahnya, akan ada ketambahan lokus stunting sebanyak 45 desa sesuai analisis. Secara frekuensi mengalami penurunan, akan tetapi jumlah desanya saja menyebar.
“Berdasarkan frekuensi angka 25 ke bawah itu masih merah. Sehingga, perlu kita intervensi,” ujarnya. (asw/paluekspres)